Mataram (NTBSatu) – Kunjungan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, Aidy Furqan mendapat kritikan pedas dari Anggota DPRD NTB.
Dalam lawatannya itu Aidy tak sendirian. Ia juga menggandeng sejumlah kepala sekolah di NTB. Pengakuan Aidy, kunjungannya menggunakan dana pribadi.
Kunjungan Aidy Cs banyak menimbulkan spekulasi. Terlebih saat ini kisruh pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor pendidikan masih bergulir.
Anggota Komisi V DPRD NTB, Indra Jaya Usman alias IJU menanyakan kehadiran Kepala Dinas Dikbud beserta sejumlah kepala sekolah di Turki. Apakah merupakan kunjungan formal atau non formal.
Apabila merupakan kunjungan yang sifatnya formal, IJU menanyakan kenapa harus menggunakan anggaran pribadi. Begitu juga apabila tidak formal, harusnya tidak mengatasnamakan pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB.
“Rancu juga keterangan Kadis ini, saya belum paham maksud dan tujuan Kadis ini memberitakan kunjungan pribadinya,” jelas IJU kepada NTBSatu, Selasa, 15 April 2025.
“Kalau urusan Turki ini saya yakin Pak Gub sangat hafalah. Beliau Duta Besar di sana,” sambungnya.
Meski Aidy Cs mengaku menggunakan biaya pribadi, Politisi Demokrat ini menilai, kunjungan itu tidak terlalu urgen dan tidak ada gunanya. Terlebih bukan agenda resmi ikatan dinas. Sebab, keterangan pihak BKD NTB bahwa Aidy hanya mengajukan cuti Umrah.
“Ndak ada gunanya saya kira, apa yang bisa mengikat kesepakatan kalau keberangkatan tidak resmi ikatan dinas. Kan nggak formal jadinya, apalagi ini lintas negara. Lain hal kalau soal pencitraan, ya. Itu hanya Umrah dan jalan-jalan aja, thats all, urusan pribadi,” jelasnya.
Tidak Sesuai dengan Permintaan Cuti
Bicara kerja sama dengan Turki, harusnya terlebih dulu meminta arahan Kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Pasalnya, ia merupakan Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki. Artinya, sudah sangat berpengalaman dan mengetahui banyak tentang Turki.
“Masa gubernur yang Mantan Dubes Turki tidak ditanyain dulu kedalaman dan seluk beluk yang diajak kerja sama itu. Kan gubernur pasti masih punya jaringan yang kuat di sana,” ungkapnya.
IJU sendiri tidak melarang Aidy Cs mengambil jatah cutinya. Katanya, itu merupakan hak mereka. Hanya saja ia menyoroti ketidaksesuaian permintaan cuti Aidy Cs dengan agenda yang mereka lakukan.
“Nggak ada yang larang mereka (cuti, red). Hak orang untuk liburan pribadi juga, silahkan saja. Tapi, cuti ya cuti, jangan sok-sokan kerja. Nanti giliran harus kerja tapi kayak gaya orang cuti. Elek-eleka, malas-malasan. Ya sudah kalau cuti, nikmati aja cutinya. Sah, boleh, halal dalam peraturan,” pungkasnya.
