Proyek DAK 2024
Masalah DAK Dinas Pendidikan dan kebudaayn NTB 2023 belum selesai. Kini mencuat dugaan skandal DAK tahun 2024.
Kepala Bidang SMK Dinas Dikbud NTB, Ahmad Muslim pun ditetapkan sebagai tersangka pungli proyek DAK fisik SMKN 3 Mataram, Kamis, 12 Desember 2024. Ia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Polresta Mataram, Rabu, 11 Desember 2024 sekitar pukul 17.30 Wita.
OTT tersebut seperti membuka kotak pandora atas kasus DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB selama ini. Sehingga, sejumlah pihak mendorong agar aparat penegak hukum terus melakukan penyidikan. Jangan hanya berhenti pada Kabid SMK saja. Keterlibatan orang lain harus terungkap, termasuk Kepala Dinas Aidy Furqan.
“Kan yang menggerakkan tidak harus ada di TKP (OTT). Dia bisa di mana saja. Apalagi jika benar ada pihak lain yang menerima setoran. Mereka bisa ditarik menjadi pelaku. Ini yang harus diusut,” tegasn Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Unram, Syamsul Hidayat kepada NTBSatu, Sabtu, 14 Desember 2024.
Tak hanya itu, ia menyarankan aparat penegak hukum melakukan pengembangan terhadap kegiatan fisik yang dibangun menggunakan dana DAK. Mereka bisa melakukan pengecekan spesifikasi bangunan atau mengkroscek kualitas pekerjaan.
Termasuk menelusuri siapa saja yang terlibat mengatur sejumlah proyek dan bagaimana proses administrasinya.
“Ini kan ada Pungli. Berarti ada pengurangan spek. Karena penyedia barang pasti mengambil keuntungan dari pengurangan kualitas barang. Kualitas pekerjaan harus dicek. Karena proyek se-NTB,” bebernya.
Terlebih lagi, DAK ini kerap bermasalah. Mulai sejak bantuan turun hingga proyek selesai. Menurutnya, hal itu terjadi karena lemahnya sistem pengawasan.
Kemudian, banyaknya pejabat bermental rakus dan serahkah. Tidak sedikit mereka yang berada pada posisi strategis untuk mengurusi DAK ini mengambil kesempatan, dan memiliki niat memperkaya diri sendiri, kelompok maupun orang lain.
“Ya karena memang jabatan yang mengelola DAK ini jabatan yang cukup basah. Kemudian terisi oleh orang orang yang punya mental serakah,” tegasnya.
Padahal, jelas Syamsul, DAK bertujuan untuk meningkatkan sarana kualitas pendidikan. Hal ini akan berujung pada kemajuan sumber daya manusia (SDM) di Nusa Tenggara Barat. “Saya melihat di situ kelemahannya. Kalau sistem pengadaan kan sudah teratur sistem yang tertuang dalam Perpres pengadaan barang dan jasa,” tutupnya. (*)
