Mataram (NTBSatu)-Pemerintah pusat akan kaji ulang program Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat setelah gelombang penolakan dari pekerja di seluruh Indonesia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Rudi Suryawan, menjelaskan bahwa program Tapera merupakan inisiatif dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Program ini nantinya, akan memotong tiga persen gaji karyawan atau pekerja swasta tiap bulan selama beberapa tahun ke depan.
Sehingga, perusahaan menanggung 0,5 persen dari jumlah tersebut dan pekerja bayar sekitar 2,5 persen.
“Tapera ini sebenarnya program dari Kementerian PUPR,” ujar Rudi.
Meskipun serikat pekerja di Kota Mataram telah bicara terkait program ini, mereka masih menolak secara lisan dan belum ajukan surat penolakan resmi ke Dinas Tenaga Kerja.
Penolakan pekerja ini membuat pemerintah pusat mempertimbangkan kembali pelaksanaan program Tapera.
Rudi menambahkan bahwa kepastian pelaksanaan Tapera sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI, program ini akan dikaji ulang.
“Informasinya mau dikaji lagi,” katanya.
Program Tapera Mulai pada Tahun 2027
Pemerintah berencana untuk sosialisasikan skema pembayaran iuran kepada pekerja dan perusahaan kalau berjalan.
Pekerja akan bertanggung jawab membayar 2,5 persen dari gaji pokok mereka, sedangkan perusahaan akan menanggung 0,5 persen.
Salah satu karyawan swasta Rozi, menyatakan dukungannya terhadap program Tapera dengan beberapa catatan.
“Jika pemerintah mengatur agar tabungan perumahan bisa cair dalam batas waktu tertentu jika karyawan tidak mengambil rumah, saya kira tidak masalah,” ujar Rozi.
Berkaca dengan membeli rumah subsidi yang cicilannya relatif mahal, program Tapera tawarkan alternatif lebih murah.
“Bagi saya yang belum punya rumah, Tapera lebih murah karena hanya 3 persen dari gaji per bulan,” ujarnya.
Tetapi, Rozi tekankan pentingnya skema pencairan tabungan yang mudah tanpa potongan atau persyaratan yang rumit jika pekerja tidak butuhkan rumah.
Ia berharap, pemerintah mampu merespons kekhawatiran pekerja ini dengan solusi yang efektif dan efisien.
Kaji ulang program Tapera ini, pemerintah harus memastikan bahwa program Tapera benar-benar memberikan manfaat optimal bagi seluruh pekerja tanpa menambah beban mereka.
