Ombudsman NTB Sebut Dua Sekolah Diduga Lakukan Maladministrasi

Mataram (NTBSatu) - Ombudsman RI Perwakilan NTB menerima sejumlah pengaduan terkait kebijakan sekolah yang melarang siswa mengikuti ujian. Alasannya, karena belum membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP). Kepala Keasitenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman NTB, Arya Wiguna mengatakan, beberapa orang tua datang dan mengeluh karena anaknya tidak bisa ikut ujian. Para siswa tidak mendapat kartu ujian semester karena belum melunasi BPP. Baca Juga : Hasil Studi: Semakin Mewah dan Mahal Cincin Perkawinan, Semakin Besar Kemungkinan Bercerai Padahal di antara siswa ada yang memegang kartu KIP dan Surat Keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial. "Ada juga siswa yang sudah membayar BPP bulan November, tapi tidak mendapatkan kartu ujian karena belum melunasi sampai dengan bulan Desember 2023," katanya, Senin, 27 November 2023. Menurutnya, kebijakan sekolah masuk dalam kategori perbuatan maladministrasi. Juga tidak bisa dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Baca Juga : Pj Bupati Telusuri “Intel” Pemkab Lombok Timur yang Kedapatan Cawe-cawe Pemilu Prnsipnya, siswa tetap berhak mengikuti ujian semester meski belum melunasi BPP. Sekolah, kata Arya, agar baiknya membuat kebijakan yang menjadikan syarat pelunasan BPP sebagai syarat siswa mengikuti ujian semester. "Apalagi siswa tersebut pemegang kartu KIP atau surat keterangan tidak mampu lainnya dari Dinas Sosial," tegasnya. Baca Juga : Hasil Studi: Semakin Mewah dan Mahal Cincin Perkawinan, Semakin Besar Kemungkinan Bercerai Pasalnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 52 huruf h menyebut, pungutan pendidikan tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Karena itu, Ombudsman mengingatkan sekolah agar tidak menghalangi siswa mengikuti ujian semester. Arya menyebut, hingga hari ini sudah dua sekolah yang dilaporkan karena diduga melakukan maladministrasi. "Sejauh ini dua sekolah. Bisa jadi bertambah," ungkapnya. Baca Juga : Pj Bupati Telusuri “Intel” Pemkab Lombok Timur yang Kedapatan Cawe-cawe Pemilu Karena itu, dia mengimbau orang tua siswa segera melapor kepada Ombudsman apabila anaknya dilarang ujian dengan alasan belum melunasi BPP. Baca Juga : Hasil Studi: Semakin Mewah dan Mahal Cincin Perkawinan, Semakin Besar Kemungkinan Bercerai Terkait laporan ini, Ombudsman RI NTB akan menyelesaikan laporan dengan mekanisme Repon Cepat Ombudsman (RCO). Akan tindaklanjut penyelesaiannya ke sekolah juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. "Karena kami menduga kemungkinan terjadi di sekolah lainnya yang sedang melaksanakan kegiatan ujian semester," tutupnya. (KHN) Baca Juga : Pj Bupati Telusuri “Intel” Pemkab Lombok Timur yang Kedapatan Cawe-cawe Pemilu