Organisasi Media Indonesia Minta Presiden Cari Jalan Terbaik Soal Perpres Hak Penerbit

Mataram (NTB Satu) - Organisasi Media Indonesia, yakni Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Indonesian Digital Association (IDA) meminta Presiden Joko Widodo untuk mengkaji kembali naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme yang Berkualitas. AMSI, AJI, IJTI dan IDA mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengkaji kembali isi Perpres Publishers Rights sesuai dengan prinsip global untuk relasi yang lebih adil antara penerbit media dan korporasi teknologi yang dirumuskan di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 14 Juli 2023 lalu. Menanggapi soal itu, Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut menegaskan, substansi Perpres tersebutseharusnya tidak lepas dari upaya memperbaiki ekosistem jurnalisme di Indonesia. "Tujuan kita semua adalah menciptakan bisnis media yang sehat dengan konten jurnalisme yang berkualitas," katanya, Sabtu, 29 Juli 2023. Baca Juga : Google Tentang Rancangan Perpres Soal Penyaringan Berita Berkualitas Presiden Jokowi Sebut Dunia Pers Tak Baik-baik Saja Wamenkumham Sebut KUHP Baru tak Utamakan Penjara, Hilangkan Pidana Balas Dendam Beberapa Dampak RUU Kesehatan 2023 bagi Masyarakat Wens juga mengingatkan, platform digital juga perlu dilibatkan sebagai pemangku kepentingan kosisten informasi di Indonesia. Kebuntuan dalam pembahasan rancangan Perpres harus dipecahkan dengan mencari win win solution. Seperti yang sudah diterapkan oleh negara lain, misalnya "Designationclause" yang ada dalam Media Bargaining Codedi Australia, bisa diterapkan di Indonesia. Dengan pasal itu, hanya platform yang menolak berkontribusi secara signifikan pada upaya memperbaiki ekosistem media yang diwajibkan memenuhi ketentuan dalam peraturan. Sampai saat ini, draft terakhir Perpres Publishers Rights yang beredar, tidak memasukkan klausul tersebut. Selanjutnya, Ketua Umum AJI Indonesia, Sasmito menegaskan, pentingnya memastikan semua ompensasidari platform untuk penerbit media benar-benar digunakan untuk membiayai produksi jurnalisme yang berkualitas. Baca Juga : Google Tentang Rancangan Perpres Soal Penyaringan Berita Berkualitas Presiden Jokowi Sebut Dunia Pers Tak Baik-baik Saja Wamenkumham Sebut KUHP Baru tak Utamakan Penjara, Hilangkan Pidana Balas Dendam Beberapa Dampak RUU Kesehatan 2023 bagi Masyarakat "Harus ada jaminan bahwa peraturan ini berdampak pada kesejahteraan jurnalis. Karena itu penting draft terakhir rancangan Perpres dibuka ke publik untuk mendapat masukan dan hasil terbaik," ungkapnya. Sasmito juga menekankan, penting peraturan ini dapat diawasi dan ditegakkan oleh badan pelaksana atau komite yang independen dari kepentingan platform, industri media, maupun pemerintah. Namun demikian, kewenangan badan pelaksana atau komite tersebut harus tunduk kepada Undang-Undang Pers dan tidak mengambil kewenangan dari Dewan Pers. Kemudian komentar selanjutnya dari Ketua Umum IDA, Dian Gemiano mengungkapkan, aspirasi organisasinya agar Perpres ini tidak menjadi langkah mundur untuk industri media digital di Indonesia. Ia mengaku, pihaknya sangat mendukung jika regulasi tersebut bisa memastikan keberlanjutan jurnalisme berkualitas di Indonesia, namun dengan pertimbangan dinamika industri saat ini harus dilihat pula dengan bijak, risiko-risiko yang dapat mendisrupsi keberlangsungan bisnis media jika seluruh pemangku kepentingan belum sepakat dengan rancangan regulasi yang ada. Baca Juga : Google Tentang Rancangan Perpres Soal Penyaringan Berita Berkualitas Presiden Jokowi Sebut Dunia Pers Tak Baik-baik Saja Wamenkumham Sebut KUHP Baru tak Utamakan Penjara, Hilangkan Pidana Balas Dendam Beberapa Dampak RUU Kesehatan 2023 bagi Masyarakat Terkahir dari, Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan meminta, agar regulasi ini semata-mata untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluruh penerbit media termasuk yang berskala menengah maupun kecilsehingga tercipta ekosistem media digital yang sehat, berkualitas, profesional dan mensejahterakan para jurnalisnya. "Regulasi ini dibuat untuk memastikan media yang memproduksi dan melaksanakan kerja-kerja jurnalistik yang berkualitas dapat terus tumbuh. Jangan sampai regulasi ini hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Sementara banyak penerbit kecil, lokal, dan independen, yang juga harus terlindungi oleh adanya aturan semacam ini," jelasnya. Peraturan Publishers Rights diharapkan tidak hanya mengatur soal kompensasi untuk konten berita, tapi juga melindungi hak cipta dari penerbit media yang kini terancam oleh keberadaan mesin kecerdasan buatan (GenerativeAI). Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak Google yang menyebut, rencana peraturan menyaringan berita berkualitas melalui Peraturan Presiden (Perpres), akan mengancam masa depan industri media di Indonesia. Rancangan itu dipastikan akan membatasi akses informasi relevan bagi masyarakat. Menurut Google, alih-alih membangun jurnalisme berkualitas, peraturan ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik karena memberikan kekuasaan kepada sebuah lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten apa yang boleh muncul online dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan. (MYM) Baca Juga : Google Tentang Rancangan Perpres Soal Penyaringan Berita Berkualitas Presiden Jokowi Sebut Dunia Pers Tak Baik-baik Saja Wamenkumham Sebut KUHP Baru tak Utamakan Penjara, Hilangkan Pidana Balas Dendam Beberapa Dampak RUU Kesehatan 2023 bagi Masyarakat