Beberapa Dampak RUU Kesehatan 2023 bagi Masyarakat

Mataram (NTB Satu) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Undang-Undang (UU) tentang kesehatan 2023 pada 11 Juli 2023. Namun, undang-undang tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra. UU kesehatan tersebut menuai polemik. Melansir dari CNN, beberapa massa Tenaga Kesehatan (Nakes) melakukan aksi protes, khususnya dari lima organisasi profesi (OP) kesehatan di Indonesia. Lima organisasi yang menolak RUU Kesehatan terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Pemerintah bersama DPR resmi mengesahkan Omnibus Law RUU tentang Kesehatan menjadi undang-undang. Pada rapat Paripurna ke-29 DPR terdapat tujuh dari sembilan fraksi yang menyetujui pengesahan RUU tersebut. Baca Juga : IDI Datangi Kantor Gubernur dan DPRD NTB, Sampaikan 4 Alasan Tolak Omnibus Law RUU Omnibus Law Kesehatan Ditolak di NTB Dua fraksi Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan RUU Kesehatan, dan keduanya pun melirik mandatory spending. Beberapa poin yang menjadi permasalahan dari draf RUU kesehatan tersebut, mandatory spending yang dihapus dalam UU Kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan dan medis, perizinan dokter asing berpraktik di rumah sakit Indonesia, hingga Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku seumur hidup. Poin itu berdasarkan naskah UU Kesehatan yang terdiri dari 20 bab dan 458 pasal yang telah dikonfirmasi Ketua Panja RUU Kesehatan di DPR, Melki Laka Lena. Dampak dari RUU tersebut ke masyarakat ada dua hal, dampak baik dan buruk. Baca Juga : IDI Datangi Kantor Gubernur dan DPRD NTB, Sampaikan 4 Alasan Tolak Omnibus Law RUU Omnibus Law Kesehatan Ditolak di NTB Dampak yang dinilai baik antara lain, Pertama, obat dan Alat kesehatan berpotensi menjadi lebih murah. Dalam UU Kesehatan menyebutkan akan membuat alat kesehatan (alkes) dan obat menjadi lebih murah di Indonesia. UU Kesehatan terbaru akan mendorong penggunaan bahan baku dan produk dalam negeri serta memberikan insentif bagi industri dalam negeri. Kedua, mempermudah akses kesehatan masyarakat sesuai dengan pemenuhan jumlah dokter, UU Kesehatan mengklaim akan memperkuat pelayanan kesehatan rujukan melalui pemenuhan infrastruktur SDM, sarana prasarana, pemanfaatan telemedisin, pengembangan jejaring pengampuan layanan prioritas, serta layanan unggulan nasional berstandar internasional. Masih banyak masyarakat yang harus dirujuk ke luar provinsi untuk mendapatkan penanganan kesehatan, melalui aturan perihal produksi dokter di Indonesia dipermudah melalui simplifikasi aturan, syarat mendapatkan SIP hanya memerlukan surat tanda registrasi (STR) aktif dan memiliki tempat praktik. Sehingga UU Kesehatan menghapus rekomendasi profesi dari syarat pembuatan SIP, Kemenkes juga merencanakan Indonesia akan memiliki program collegium based bagi Peserta Program Dokter Spesialis (PPDS). Baca Juga : IDI Datangi Kantor Gubernur dan DPRD NTB, Sampaikan 4 Alasan Tolak Omnibus Law RUU Omnibus Law Kesehatan Ditolak di NTB Seluruh lulusan kedokteran yang berniat melanjutkan pendidikan spesialis dapat memilih pendidikan dengan skema praktik langsung di Rumah Sakit (RS) dan dibayar. Ketiga, masyarakat dapat mengakses data bersifat publik atau data kesehatan dirinya melalui penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam sistem Informasi Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan mengintegrasikan berbagai sistem informasi kesehatan ke sistem informasi kesehatan nasional akan memudahkan setiap orang untuk mengakses data kesehatan yang dimilikinya tanpa mengurangi jaminan perlindungan data individu. Selain dampak baik, dampak yang mengkhawatirkan masyarakat yaitu, pertama, penghapusan mandatory spending dalam UU Kesehatan melanggar Abuja Declaration World Health Organization (WHO). Baca Juga : IDI Datangi Kantor Gubernur dan DPRD NTB, Sampaikan 4 Alasan Tolak Omnibus Law RUU Omnibus Law Kesehatan Ditolak di NTB Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mohammad Adib Khumaidi seperti dilansir dari CNN menganggap penghapusan mandatory spending akan membebani biaya kesehatan yang ditanggung masyarakat. Banyak mempengaruhi pelayanan dasar di fasilitas kesehatan daerah, seperti pemberian makanan bergizi untuk mencegah stunting, penyediaan akses obat, pembiayaan bantuan iuran kepesertaan BPJS, hingga program edukasi kesehatan. Kedua, rawan bocor adanya penyalahgunaan data genomik WNI, UU Kesehatan mengatur ketentuan baru perihal teknologi kesehatan yang berkaitan dengan genomik warga. Pemerintah akan melakukan proteksi bertingkat untuk mencegah potensi kebocoran dan penyalahgunaan data tersebut, karena salah satu kekayaan negara berasal dari genomik warganya. Kondisi saat ini, nihil peraturan terkait penggunaan data genomik, banyaknya praktik perusahaan luar negeri yang melakukan usaha transfer data kesehatan tersebut sehingga dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan data. (WIL) Baca Juga : IDI Datangi Kantor Gubernur dan DPRD NTB, Sampaikan 4 Alasan Tolak Omnibus Law RUU Omnibus Law Kesehatan Ditolak di NTB