Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Sekotong, PBHM Minta Fokus pada Kepentingan Terbaik Anak

Mataram (NTB Satu) - Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandungnya di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat sedang menyita perhatian publik, termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Pusat Bantuan Hukum Mangandar Nusa Tenggara Barat (PBHM NTB), Yan Mangandar mengatakan, hal utama yang harus dipertimbangkan ialah kepentingan terbaik untuk anak. Anak harus mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. "Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, di antaranya terkait kerahasiaan identitas anak korban, ini wajib dipenuhi oleh aparat, pendamping, masyarakat termasuk oleh rekan-rekan pers," katanya, Sabtu, 22 Juli 2023. Selain itu, ia juga mendukung langkah dari Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) NTB yang meminta masyarakat untuk menghapus dan tidak membagikan foto maupun video yang menampakkan wajah anak korban secara jelas di akun media sosial. Baca Juga : Naik Penyidikan, Pelapor Dugaan Asusila Bacaleg PDIP Tarik Keterangan Kasus Bacaleg PDIP Lombok Barat yang Diduga Setubuhi Anaknya Naik Penyidikan Bacaleg PDIP Lombok Barat yang Dikeroyok Warga Mengaku Korban Kabar Hoaks Bacaleg PDIP yang Dituduh Cabuli Anaknya Akhirnya Buka Suara, ini Ceritanya Bantah Disetubuhi Ayahnya, Putri Bacaleg PDIP Lombok Barat Tuding Motif Pengeroyokan Bernuansa Politis PDIP Lombok Barat Resmi Pecat Bacaleg yang Diduga Setubuhi Anaknya Sementara itu, saat ini anak korban sedang berada di Rumah Aman Sementara (Shelter) dengan pegawai profesional di bidangnya dan LPA Kota Mataram sebagai pihak yang dipercaya oleh anak dan keluarga untuk mendampinginya selama proses hukum berlangsung. "Ada juga psikolog, Sakti Peksos dari Dinas Sosial dan UPTA PPA Lombok Barat, selain itu proses pemeriksaan anak pun didampingi organisasi masyarakat sipil yang juga fokus pada isu perlindungan anak yaitu Yayasan Santai, PBH Buruh Migran, LPA NTB, SOBAT NTB, LBH Apik NTB, LBH Pelangi, PBH Kawal Keadilan dan Pusat Bantuan Hukum Mangandar (PBHM) NTB," ujar Yan Mangandar menjelaskan pihak yang terlibat pendampingan. Pendampingan dengan melibatkan banyak pihak ini berfokus pada kepentingan yang terbaik bagi anak korban dalam proses hukumnya, bukan pada subtansi penegakan hukumnya. Penegakan hukum tetap menjadi kewenangan dari pihak kepolisian, dalam hal ini Penyidik POLDA NTB dan Polres Lombok Barat. Baca Juga : Naik Penyidikan, Pelapor Dugaan Asusila Bacaleg PDIP Tarik Keterangan Kasus Bacaleg PDIP Lombok Barat yang Diduga Setubuhi Anaknya Naik Penyidikan Bacaleg PDIP Lombok Barat yang Dikeroyok Warga Mengaku Korban Kabar Hoaks Bacaleg PDIP yang Dituduh Cabuli Anaknya Akhirnya Buka Suara, ini Ceritanya Bantah Disetubuhi Ayahnya, Putri Bacaleg PDIP Lombok Barat Tuding Motif Pengeroyokan Bernuansa Politis PDIP Lombok Barat Resmi Pecat Bacaleg yang Diduga Setubuhi Anaknya "Untuk itu, kami berharap maklum kepada pihak yang menanyakan perkembangan subtansi kasus ini kepada para pendamping sejak kemarin, tidak kami tanggapi," jelasnya. Yan meminta kepada masyarakat dan semua pihak untuk mempercayakan kasus ini kepada Kepolisian dan para Pendamping, bukan untuk berpendapat atau berbuat sesuatu yang memperkeruh suasana. (WIL) Baca Juga : Naik Penyidikan, Pelapor Dugaan Asusila Bacaleg PDIP Tarik Keterangan Kasus Bacaleg PDIP Lombok Barat yang Diduga Setubuhi Anaknya Naik Penyidikan Bacaleg PDIP Lombok Barat yang Dikeroyok Warga Mengaku Korban Kabar Hoaks Bacaleg PDIP yang Dituduh Cabuli Anaknya Akhirnya Buka Suara, ini Ceritanya Bantah Disetubuhi Ayahnya, Putri Bacaleg PDIP Lombok Barat Tuding Motif Pengeroyokan Bernuansa Politis PDIP Lombok Barat Resmi Pecat Bacaleg yang Diduga Setubuhi Anaknya