Mengenal Sistem PPDB Zonasi yang Bermasalah di Mataram : Niat Hapus Diskriminasi, Dicetuskan Tokoh Muhammadiyah

Mataram (NTB Satu) - Beberapa hari terakhir, pemberitaan terus diramaikan oleh kabar tentang adanya kecurangan yang dilakukan sejumlah pihak pada sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru atau zonasi PPDB 2023. Dengan modus agar calon siswa diterima di sekolah favorit melalui jalur zonasi, sejumlah kecurangan ditemukan di berbagai wilayah, mulai dari jual beli kursi, manipulasi KK, hingga penitipan calon siswa oleh pejabat daerah. Di Kota Mataram, ditolaknya calon siswa yang satu tembok dengan SMAN 5 Mataram sempat menjadi pembahasan panjang, sebelum akhirnya calon siswa tersebut diterima oleh sekolah tersebut. Lantas, bagaimana sebenarnya sistem zonasi tersebut? Berikut rangkuman singkatnya. Baca Juga : Anak Yatim Pendaftar Jalur Zonasi itu Akhirnya Diterima SMAN 5 Mataram Bantah ada Kecurangan, Kepsek SMAN 5 Mataram Anggap Wajar Ditolak Jalur Zonasi Polemik Zonasi PPDB di NTB, Kadis Dikbud Persilakan Nitip Tapi Belum Tentu Diterima Sikap DPRD NTB Lunak Soal Kisruh Zonasi PPDB Surat Rekomendasi Oknum Anggota DPRD NTB Bocor, Diduga Nitip Masuk SMA Dalam buku Zonasi Pendidikan “Membangun Inspirasi tanpa Diskriminasi” yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, sistem zonasi pendidikan adalah sebuah upaya percepatan kebijakan pemerataan mutu pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan layanan berbasis geospasial atau jarak domisili. Sistem ini pertama kali diperkenalkan pada 2016 dan berlaku secara efektif pada 2017 dalam penataan sistem PPDB. Sistem zonasi PPDB merupakan jalur pendaftaran bagi siswa sesuai dengan ketentuan wilayah zonasi domisili yang ditentukan pemerintah daerah. Tujuan dari diberlakukannya sistem ini, untuk mendukung layanan pendidikan yang merata. Jadi, tidak ada lagi istilah sekolah favorit dalam sistem pendidikan di Indonesia. Baca Juga : Anak Yatim Pendaftar Jalur Zonasi itu Akhirnya Diterima SMAN 5 Mataram Bantah ada Kecurangan, Kepsek SMAN 5 Mataram Anggap Wajar Ditolak Jalur Zonasi Polemik Zonasi PPDB di NTB, Kadis Dikbud Persilakan Nitip Tapi Belum Tentu Diterima Sikap DPRD NTB Lunak Soal Kisruh Zonasi PPDB Surat Rekomendasi Oknum Anggota DPRD NTB Bocor, Diduga Nitip Masuk SMA Sistem zonasi di pertama kali dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy, saat menggantikan Anies Baswedan. Ketua PP Muhammadiyah tersebut kini menjabat sebagai Menteri Koordinator. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu menghapus diskriminasi layanan pendidikan yang selama ini terjadi. Selain membuat kebijakan sistem zonasi pada PPDB, ia juga melakukan berbagai kebijakan lain selama masa jabatannya, mulai dari revitalisasi pendidikan vokasi, percepatan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP), pelatihan guru secara berkelompok melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) mata pelajaran. Kemudian penyediaan kuota guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pembentukan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menyelesaikan solusi gaji guru honorer. (MKR) Baca Juga : Anak Yatim Pendaftar Jalur Zonasi itu Akhirnya Diterima SMAN 5 Mataram Bantah ada Kecurangan, Kepsek SMAN 5 Mataram Anggap Wajar Ditolak Jalur Zonasi Polemik Zonasi PPDB di NTB, Kadis Dikbud Persilakan Nitip Tapi Belum Tentu Diterima Sikap DPRD NTB Lunak Soal Kisruh Zonasi PPDB Surat Rekomendasi Oknum Anggota DPRD NTB Bocor, Diduga Nitip Masuk SMA