Mataram (NTBSatu) – Dinas Pendidikan Kota Mataram tengah berupaya mengatasi disparitas atau kesenjangan pendidikan dan persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, S.Pd., mengakui bahwa masih terdapat kesenjangan antara sekolah-sekolah di Mataram, baik dalam hal kualitas pendidikan, pelayanan, sarana prasarana, guru, maupun kepala sekolah.
“Disparitas ini harus segera diatasi agar semua anak di Mataram mendapatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas,” ujar Yusuf.
Sistem zonasi dalam PPDB ini mewajibkan sekolah menerima calon peserta didik yang berdomisili di radius zona terdekat sekolah dan sesuai dengan daya tampung rombongan belajar.
Beberapa sekolah favorit, seperti SMP Negeri 2 Mataram, SMP Negeri 1 Mataram, dan SMP Negeri 15 Mataram akan menggunakan sistem koordinat untuk menentukan zonasi.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mengenyam pendidikan berkualitas di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka.
“Dengan sistem zonasi, anak-anak tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah,” ungkap Siti, salah satu wali murid.
Berita Terkini:
- Gubernur Iqbal Apresiasi SMAN 1 Sumbawa Besar Jadi Pelopor Riset Berbasis Kearifan Lokal
- Revitalisasi GOR Turida Rp700 Miliar Dimulai Akhir 2026
- Amankan 4 Truk, DLHK NTB Sebut Kayu Diduga Hasil Pembalakan Liar di Hutan Sumbawa
- Perbaikan Kantor DPRD NTB Mulai Tahun 2026
- Gubernur Iqbal Tegur Kepala SMA Sederajat di NTB soal Dapodik Tidak Akurat
Meskipun sistem zonasi disambut baik oleh sebagian besar wali murid, beberapa di antaranya mengkhawatirkan potensi penumpukan siswa di sekolah-sekolah tertentu.
Dinas Pendidikan diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih gencar dan menyiapkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.
Selain sistem zonasi, Dinas Pendidikan Kota Mataram juga melakukan beberapa upaya lain untuk mengatasi disparitas pendidikan, dengan memperbaiki kualitas sarana prasarana sekolah, kompetensi guru dan kepala sekolah dan memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu.
Upaya untuk mengatasi disparitas pendidikan di Mataram masih membutuhkan waktu dan komitmen yang kuat dari semua pihak.
Pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua anak di Mataram mendapatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. (WIL)
