Ombudsman Anggap Disdik Kota Mataram Tidak Tegas Soal Larangan Jual Beli Seragam di Sekolah
Mataram (NTB Satu) – Sikap Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram disorot Ombudsman RI Perwakilan NTB. Sebab, Dinas dinilai belum tegas soal arangan sekolah menjual seragam kepada siswa pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023.
Seperti temuan di lapangan, masih terdapat beberapa SMP di Kota Mataram yang mewajibkan siswanya membeli seragam, mulai dari sepatu hingga pakaian.
“Iya, diwajibkan beli sama sekolah pas baru masuk,” kata siswa kelas VII SMP Negeri 1 Mataram, Lidia (nama samaran), Senin, 13 Juli 2023.
Baca Juga:
- Gubernur Iqbal Apresiasi SMAN 1 Sumbawa Besar Jadi Pelopor Riset Berbasis Kearifan Lokal
- Revitalisasi GOR Turida Rp700 Miliar Dimulai Akhir 2026
- Amankan 4 Truk, DLHK NTB Sebut Kayu Diduga Hasil Pembalakan Liar di Hutan Sumbawa
- Perbaikan Kantor DPRD NTB Mulai Tahun 2026
“Iya harus beli, soalnya kalau sepatu lain disita dia. Satu paket (seragam) itu Rp1 juta mungkin harganya,” kata Siswa SMP Negeri 15 Mataram, Yanto (nama samaran).
Bahkan siswa yang sekolah di SMP Jalan Bung Karno Mataram juga mengaku diwajibkan oleh sekolah membeli buku LKS seharga ratusan ribu rupiah.
Pihak sekolah pun menapik pengakuan siswa yang menyebut diwajibkan membeli seragam sekolah. Namu tak membantah bahwa koperasi di sekolah yang menjual seragam kepada siswa.
“Tidak diwajibkan beli, kalau wali murid mau beli atau jahit sendiri tidak apa-apa. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan syarat daftar ulang,” ungkap Kepala SMPN 15 Mataram, Sri Wahyu Indriani.
Disdik Kota Mataram pun tidak tegas mengeluarkan larangan kebijakan penjualan seragam oleh sekolah. Disdik hanya mengimbau agar harga seragam yang dijual oleh sekolah lebih murah dari harga pasar umum.
