Oleh: Sambirang Ahmadi
Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB yang baru, Abul Chair menandai babak penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Prosesnya panjang, selektif, dan diklaim murni berbasis meritokrasi. Keputusan memilih figur dari luar NTB ini adalah sebuah keputusan yang tentu tidak ringan, karena secara implisit mengesampingkan banyak birokrat lokal yang juga memiliki pengalaman panjang.
Di titik ini, pertanyaan menjadi relevan: apakah keputusan “mengimpor” Sekda ini akan menghadirkan kualitas tata kelola birokrasi dan pelayanan publik yang benar-benar lebih baik? Atau justru berujung pada kondisi yang sama—sami mawon—bahkan berisiko lebih buruk?
Masalah NTB hari ini tidak sederhana. Dari sisi fiskal, kapasitas pendapatan daerah masih terbatas, sementara kebutuhan belanja terus meningkat. Dari sisi aset dan BUMD, masih banyak potensi ekonomi yang belum bekerja optimal sebagai sumber pendapatan. Dari sisi birokrasi, tantangan klasik tetap muncul: koordinasi yang belum solid, orientasi kerja yang masih administratif, dan fragmentasi antar-OPD. Sementara dari sisi sosial-politik, dinamika relasi antar lembaga harus dikelola dengan efektif. Terutama relasi eksekutif dan legislatif—menjadi faktor penting dalam menentukan kelancaran implementasi kebijakan.
Dalam perspektif kebijakan publik, persoalan birokrasi dapat dibaca melalui pendekatan gunung es. Yang terlihat di permukaan adalah pelayanan lambat, prosedur berbelit, dan program yang tidak efektif. Namun di bawahnya terdapat persoalan yang lebih mendasar: budaya kerja yang kurang adaptif, resistensi terhadap perubahan, ego sektoral, serta lemahnya orkestrasi kebijakan.
Seorang Sekda yang hanya bekerja di permukaan akan menghasilkan perbaikan semu. Sebaliknya, Sekda yang mampu menembus lapisan bawah berpeluang menghadirkan perubahan nyata.
Dalam tata kelola modern, Sekda tidak cukup berperan sebagai administrator. Ia harus menjadi policy orchestrator—menerjemahkan visi gubernur menjadi kebijakan operasional, menyelaraskan program lintas OPD, serta memastikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan berjalan konsisten.
Memilih Sekda dari luar NTB tentu membawa harapan akan perspektif baru dan keberanian melakukan pembenahan. Namun keputusan ini juga harus diuji. Jika tidak menghasilkan perubahan signifikan, maka publik berhak mempertanyakan: untuk apa mengabaikan potensi SDM lokal?
Sebagai orang luar, tantangan pertama adalah adaptasi. Sekda perlu secara cepat beradaptasi dengan ekosistem dan kultur birokrasi yang sudah mapan, mengidentifikasi kelemahannya dan berani melakukan perubahan. Jika tidak, ia berisiko terserap menjadi bagian dari sistem dan pola lama yang tidak berubah.
Pada akhirnya, pertanyaan dalam judul tulisan ini adalah proses pembuktian. Apakah Sekda NTB yang baru benar-benar orang luar yang luar biasa? Jawabannya ada pada hasil dan dampak. Apakah fiskal membaik, aset menjadi produktif, birokrasi lebih terorkestrasi, dan pelayanan publik meningkat?
Jika iya, maka keputusan ini tepat. Jika tidak, maka kita perlu belajar lagi untuk lebih percaya kepada kemampuan SDM lokal kita sendiri. (*)
