Oleh: Dr. Rabwan Satriawan, M.Pd. – Dosen PJKR STKIP Taman Siswa Bima
“Kegagalan peringkat sembilan pada Porprov 2023 adalah alarm keras bagi Kabupaten Bima untuk melakukan depolitisasi struktur organisasi olahraga demi menyelamatkan nasib atlet menuju 2026,” Dr. Rabwan Satriawan, M.Pd., Dosen PJKR STKIP Taman Siswa Bima.
———————
Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026 bukan lagi sekadar kalender kompetisi, melainkan ujian eksistensial bagi marwah olahraga Kabupaten Bima. Namun, realitas hari ini menunjukkan sebuah ironi yang getir. Sementara daerah lain mulai membedah data ketahanan fisik atlet, Kabupaten Bima justru masih terjebak dalam hiruk-pikuk perebutan kursi kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Tesisnya sederhana namun tajam, jika struktur KONI tetap menjadi “tempat parkir” bagi kepentingan politik praktis tanpa kompetensi teknis. Maka Kabupaten Bima dipastikan bakal menelan kekalahan telak bahkan sebelum para atletnya menginjakkan kaki di arena pertandingan.
Konteks kegagalan ini memiliki akar sejarah yang terdokumentasi dengan jelas. Pada Porprov NTB 2023, Kabupaten Bima harus puas menduduki peringkat ke-9 dari 10 kabupaten/kota. Sebuah capaian yang menurut standar manajemen performa mana pun merupakan kegagalan sistemik. Data ini menunjukkan bahwa talenta mentah yang dimiliki putra-putri daerah tidak pernah dikelola menjadi keunggulan kompetitif. Ketertinggalan ini merupakan indikator kuat bahwa pendekatan “tradisional” yang hanya mengandalkan semangat tanpa dukungan manajemen sains telah mencapai titik nadir.
Bukan sebuah rahasia bahwa kepengurusan KONI di tingkat lokal sering kali diisi oleh para politisi yang melihat jabatan ketua sebagai panggung pencitraan atau basis massa. Dominasi politisi ini sering kali berimplikasi pada kebijakan yang kontraproduktif. Pertama, alokasi anggaran lebih condong pada kegiatan seremonial yang memiliki visibilitas politik daripada peningkatan nutrisi atau peralatan latihan atlet. Kedua, penunjukan jajaran pengurus sering kali didasarkan pada loyalitas partai atau kedekatan personal, bukan pada portofolio pembinaan olahraga.
Secara analitis, manajemen olahraga modern menuntut integrasi “sport science” yang ketat. Mulai dari analisis biomekanika, psikologi olahraga, hingga manajemen nutrisi terukur. Namun, bagaimana mungkin roadmap pembinaan ini disusun jika pemegang otoritas di posisi strategis bahkan tidak memahami perbedaan antara latihan kekuatan dan ketahanan? Tanpa orang-orang yang berkompeten di posisi teknis, program latihan hanyalah rutinitas fisik tanpa target yang terukur. Kita harus berhenti memelihara kegagalan dengan kedok keterbatasan anggaran. Padahal masalah utamanya adalah salah prioritas pengelolaan.
Beberapa pihak mungkin berargumen bahwa keterlibatan politisi diperlukan untuk memudahkan lobi anggaran dengan pemerintah daerah.
Namun, premis ini miring, dana yang besar tanpa tata kelola yang profesional hanya akan berujung pada inefisiensi. Sebaliknya, daerah-daerah dengan prestasi melesat justru adalah mereka yang mampu memisahkan antara manajerial administratif dan teknis-profesional. Anggaran adalah instrumen, tetapi kompetensi adalah dirigen yang menentukan harmoni prestasi.
Langkah radikal harus segera diambil mengingat waktu menuju Juli 2026 semakin sempit. Pertama, diperlukan de-politisasi struktural di tubuh KONI Kabupaten Bima. Jabatan strategis teknis harus diserahkan kepada praktisi, akademisi olahraga, dan pelatih berlisensi. Kedua, implementasi Pemusatan Latihan (Training Center) harus dimulai tahun ini juga dengan basis data performa awal yang jelas, bukan sekadar latihan sporadis menjelang hari H.
Selanjutnya, Kabupaten Bima harus berani mengambil keputusan tidak populer dengan melakukan spesialisasi Cabang Olahraga (Cabor). Alih-alih membagi anggaran secara rata secara politik agar semua pihak senang, KONI harus memprioritaskan Cabor unggulan yang secara statistik memiliki peluang medali besar. Fokus ini memerlukan efektivitas anggaran yang tinggi dan kolaborasi nyata dengan perguruan tinggi untuk audit fisik atlet secara berkala.
Prestasi olahraga tidak pernah lahir dari meja rapat yang dipenuhi dengan agenda kekuasaan atau baliho ucapan selamat. Ia lahir dari keringat di lapangan yang dipandu oleh kecerdasan manajemen. Kabupaten Bima berada di persimpangan jalan, terus memelihara pola lama yang usang dan menerima nasib di urutan buncit, atau melakukan amputasi politik pada tubuh KONI demi integritas olahraga. Jika kompetensi tetap menjadi komoditas langka di organisasi ini, maka kemenangan bukan lagi sebuah mimpi. Ia hanyalah sebuah ketidakmungkinan. (*)
