Mataram (NTBSatu) – Badan Gizi Nasional (BGN) turun langsung ke Kota Mataram, untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MB) berjalan sesuai tujuan.
Selain itu, kunjungan tersebut untuk mengingatkan Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak menjadikan program ini sekadar ladang keuntungan.
Fungsional Perencana Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Widiawati menekankan pentingnya menjaga orientasi program. Ia menilai, pengukuran keberhasilan SPPG tidak dari margin, tetapi dari kualitas gizi yang sampai ke masyarakat.
“Jangan kejar untung saja. Program ini fokus pada pemenuhan gizi. Kalau orientasi bergeser, kualitas pasti ikut turun,” ujar Widiawati, Rabu, 29 April 2026.
BGN terus memantau operasional dapur, mulai dari pengolahan makanan hingga sanitasi lingkungan. Setiap temuan langsung pihaknya tindaklanjuti dengan evaluasi dan rekomendasi perbaikan.
Menurut Widiawati, komitmen pengelola menjadi kunci. Perbaikan harus terlihat nyata di lapangan, bukan sekadar rencana di atas kertas.
“Kuncinya komitmen. Ada perubahan atau tidak? Kalau tidak ada, operasional bisa dihentikan,” tegasnya.
Selain aspek teknis, BGN juga menyoroti pola pengelolaan anggaran. Setiap pengeluaran harus berbanding lurus dengan kualitas makanan. Ia menilai, praktik mengambil keuntungan berlebih berisiko menurunkan mutu layanan.
BGN membuka ruang bagi masyarakat dan media untuk ikut mengawasi pelaksanaan program. Laporan dari lapangan menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas layanan tetap terjaga.
Minta Perkuat Aspek Sanitasi
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kota Mataram memperkuat pengawasan melalui aspek sanitasi. Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Emirald Isfihan menekan, pihaknya siap mengambil langkah tegas jika SPPG tidak memenuhi standar.
“Kami akan cabut satu izin sebagai shock therapy (terapi kejut, red). Kami lihat mana yang paling bermasalah, itu yang kami hentikan,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya penguatan sistem internal SPPG, termasuk standar operasional dan kontrol kualitas bahan pangan. “Jangan hanya masak lalu dibagi. Harus ada kontrol kualitas yang jelas. Internalnya harus rapi dulu,” tambahnya.
Sejumlah laporan terkait bahan pangan bermasalah ikut menjadi perhatian. Temuan, buah busuk dan rusak menunjukkan celah dalam pengawasan distribusi.
“Ada jeruk busuk, apel rusak. Ini tidak bisa dibiarkan. Harus dibenahi dari hulunya,” kata dr. Emirald.
Koordinator Wilayah BGN Kota Mataram, Isnan Purnama menyebutkan, saat ini terdapat 63 SPPG. Dari 15 unit yang sempat mengalami pemberhentian sementara, delapan sudah kembali beroperasi.
Sementara itu, tujuh lainnya masih menjalani perbaikan, terutama pada instalasi pengolahan air limbah. “Semua ini untuk jaga kualitas. Anak-anak harus dapat makanan sesuai standar, bukan cuma kenyang,” ujar Isnan. (*)
