Jakarta (NTB Satu) – Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil NTB I, Hj. Mahdalena meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan pihak maskapai penerbangan agar transparan membahas biaya rincian komponen penerbangan ibadah haji tahun 2025/1446 H.
Demikian ia sampaikan saat agenda rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR RI bersama Direktrur Utama PT. Garuda, Direktur Utama Saudi Airlines, Direktur Utama Lion Air, dan Direktur Utama Citilink di Ruang Sidang Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 2 Januari 2025.
Menurut legislator dari Fraksi PKB itu, keterbukaan informasi tentang biaya penerbangan jemaah haji sangat menentukan naik atau tidaknya biaya haji tahun ini.
“Data-data terkait berapa biaya yang diajukan oleh maskapai ini sangat kami butuhkan. Seperti Garuda angkanya berapa, Saudi Airlines, dan Lion berapa. Jadi jangan kucing-kucingan aja sama Kemenag, seakan-akan kami tidak ada di sini,“ terangnya dalam tayangan siaran langsung YouTube TV Parlemen.
Di sisi lain, perempuan asal Bima itu mengapresiasi kehadiran Lion Air sebagai calon maskapai baru dalam penerbangan jemaah haji. Namun, dia mengingatkan, agar pihak Lion Air tidak menawarkan harga yang lebih tinggi daripada Garuda dan Saudi Airlines.
“Biasanya Setiap tahun ada dua maskapai penerbangan, Saudi Airlines dan Garuda. Tapi sekarang agak menantang karena ada kompetitor baru, yaitu ada Lion air,” imbuhnya.
Khusus Lion Air, Mahdalena berharap memperhatikan kualitas pelayanannya, terutama mengenenai kepastian jadwal keberangkatan jemaah haji.
“Kalau nanti pada akhirnya pemerintah menggunakan Lion Air menjadi salah satau maskapai jemaah haji, tolong jangan sampai jadwalnya sering ada penundaan atau delay. Karena yang saya tahu, Lion itu kebiasaan sering terlambat seperti kata netizen. Tolong tingkat delay pemerintah perhatikan,” singgungnya.
Kecewa Biaya Haji Naik
Sebelumnya, Mahdalena mengungkapkan kekecewaan terhadap kenaikan biaya haji yang harus menjadi beban calon jemaah Indonesia pada tahun 2025. Dalam rapat dengan Kementerian Agama, Mahdalena mempertanyakan alasan kenaikan biaya sebesar Rp9,3 juta, yang membuat total beban calon jemaah menjadi Rp65,3 juta.
“Secara penetapan memang BPIH turun Rp20 ribu daripada tahun lalu, tetapi beban yang jemaah haji bayarkan justeru meningkat signifikan,” ungkap Mahdalena mengutip dari Headline News Metro TV, Selasa, 31 Desember 2024.
Sebagai informasi, pada tahun 2024, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp93,4 juta dengan beban jemaah sebesar Rp56 juta. Namun, pada tahun 2025, meskipun total BPIH sedikit lebih rendah, persentase nilai manfaat yang digunakan berkurang sehingga beban jemaah naik menjadi Rp65,3 juta.
Mahdalena menyoroti bahwa masyarakat sering tidak memahami rincian BPIH dan nilai manfaat. Hal tersebut menjadi fokus pembahasan DPR dalam Panitia Kerja (Panja) berikutnya, untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pembagian komponen biaya. (*)
