BRIDA NTB Gelar FPD, Komitmen Hasilkan Teknologi Penunjang Pembangunan

Mataram (NTB Satu) – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB telah melaksanakan kegiatan Forum Perangkat Daerah (FPD) di Aula BRIDA NTB pada Selasa, 28 Februari 2023. Acara tersebut memperkuat komitmen untuk senantiasa menghasilkan teknologi yang dibutuhkan demi menunjang pembangunan, khususnya sektor perekonomian di NTB.

Kepala BRIDA NTB, Dr. H. Amry Rakhman mengatakan, untuk melaksanakan pembangunan, seluruh kegiatan penelitian mesti mampu menghasilkan inovasi yang menunjang pembangunan perekonomian NTB. Maka dari itu, BRIDA NTB diberikan kewenangan untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan penelitian atau riset yang berpotensi menghasilkan teknologi yang sesuai kebutuhan.

“Hal tersebut dilakukan agar pembangunan yang ada di NTB memiliki nilai produktivitas tinggi. Pada akhirnya, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Amry, ditemui di Aula BRIDA NTB, Selasa, 28 Februari 2023.

Menurut Amry, menghasilkan teknologi sesuai dengan kebutuhan NTB merupakan hal yang berat. Maka dari itu, BRIDA NTB perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan para perangkat daerah yang ada di NTB. Tindakan koordinasi dan kolaborasi dilakukan untuk memastikan agar berbagai perangkat daerah di NTB dapat menghasilkan inovasi yang sesuai kebutuhan.

“Kalau seluruh perangkat daerah di NTB menghasilkan inovasi yang sesuai kebutuhan, percepatan pembangunan dipastikan terlaksana dengan baik,” terang Amry.

Saat ini, jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk peningkatan aspek teknologi cukup terbatas. Untuk menambal hal tersebut, BRIDA NTB akan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dari dalam mau pun luar negeri. Dengan sumber daya yang terbatas, BRIDA NTB harus bekerja keras untuk menghasilkan insentif.

“Hal itu dilakukan supaya sumber daya yang berasal dari luar negeri tertarik untuk bekerja sama dengan BRIDA NTB. Pada intinya, berkoordinasi dan membina kolaborasi yang baik adalah kunci,” ungkap Amry.

Ia menjelaskan, pembangunan di NTB perlu digempur oleh multisektor dan multiaktor. Maka, pembagian tugas sangat penting untuk dilakukan, terutama tugas yang meliputi dua hal, privat dan publik.

Tugas pembangunan di ruang publik meliputi jalan, pabrik, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain merupakan tugas pemerintah. Maka, pemerintah perlu memastikan agar seluruh infrastruktur tersedia dengan baik.

“Namun, untuk pembangunan yang berada di ruang-ruang privat, seperti UMKM, dan lain-lain, pemerintah hanya bertugas untuk memberikan pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan yang dibutuhkan,” papar Amry.

Apabila melihat perjalanan NTB selama lima tahun terakhir, yaitu masa pemerintahan Zul-Rohmi, cukup banyak mengalami permasalahan dan tantangan. Namun, menurut Amry, pembangunan di NTB perlahan-lahan mulai membaik.

Apabila situasi yang perlahan-lahan membaik tersebut terus dipelihara dan tidak mengalami masalah yang berarti, Amry yakin seluruh sektor primer di NTB dapat bertransformasi menuju sektor sekunder.

“Tidak adanya masalah yang berarti adalah harapan bersama. Maka dari itu, upaya-upaya untuk memitigasi seluruh jenis bencana terus dilakukan oleh BRIDA NTB. Kalau ingin membangun sesuatu, maka diperlukan untuk meminimalisir seluruh risiko yang ada,” pungkas Amry. (GSR)

Exit mobile version