Mataram (NTB Satu) – Beberapa waktu lalu, DPRD Kota Mataram mengusulkan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dijadikan Perda, salah satunya mengenai drainase. Hal itu ditujukan agar pengontrolan drainase menjadi sektor prioritas pada tahun berikutnya.
Tidak banyak masyarakat Kota Mataram yang tahu mengenai pengusulan tersebut. Namun beberapa dari mereka juga memantau dan memberi komentar.
Nizar misalnya, yang mangaku mendukung pengusulan tersebut karena bosan dengan genangan air yang terus terjadi di jalan menuju rumahnya saat tiba musim penghujan.
“Bagus kalau memang dirasa berdampak. Kita bosan juga lama-lama dengan genangan air di sana-sini,” ujar pemuda Dasan Agung tersebut.
Senada dengan Nizar, Alfan seorang warga Kekalik Jaya juga menuturkan hal yang sama. Namun ia juga menekankan kepada kedisiplinan warga dalam membuang sampah pada tempatnya.
“Masalah utama drainase ini kan sampah, ya masyarakat harus tertib juga buang sampah. Kalau dari pemerintah mungkin anggarannya perlu ditambah, supaya cepat pergerakannya,” terangnya.
Raperda itu juga memancing komentar dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemerintahan Kota Mataram, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram.
Mahfudin Noor selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram mengaku setuju Raperda tersebut disahkan. “Sangat setuju. Karena hasil asesmen kami, genangan ini disebabkan oleh kondisi drainase yang kurang optimal,” terangnya.
Saat ini Raperda mengenai drainase itu sedang dalam pembahasan bersama dua Raperda lainnya mengenai kota layak anak dan perlindungan produk lokal Kota Mataram. (RZK)
