Mataram (NTB Satu) – Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (KSPS) yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kamis, 20 Juli 2023 dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada.
Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) NTB, sistem itu hanya sekadar memudahkan pemerintah daerah (pemda) dalam menerapkan aturan yang dikeluarkan Kemendikbudristek.
Baca Juga:
- Polisi Tetapkan Sembilan Tersangka Dugaan Korupsi KUR BNI Kota Bima, Rugikan Negara Capai Rp39 Miliar
- Bangun Pemahaman Publik, STKIP Taman Siswa Bima Jelaskan Keterpisahan Insiden di Depan Kampus
- Belum Sebulan Menjabat, Wakapolda NTB Dimutasi Kapolri
- Profil Mendiang Paus Fransiskus dan Kenangan di Indonesia Pilih Naik Mobil Innova Zenix Ketimbang Alphard
“Sistem pengangkatan berbentuk aplikasi, yang baru-baru ini diluncurkan oleh Kemendikbudristek itu sekedar memudahkan pemda dalam menerapkan Permendikbud Nomor 40 tahun 2021. Aturan itu tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah,” jelas Ketua FSGI NTB, Mansur kepada NTBSatu, Selasa, 25 Juli 2023.
Bahkan, adanya sistem tersebut tidak otomatis dapat membantu pemda dalam meningkatkan kualitas layanan dan muda pendidikan.
“Karena permasalahan sesungguhnya ada pada Permendikbud Nomor 40 tahun 2021 tersebut. Dinilai membatasi kewenangan pemda dalam menyiapkan, mengangkat, dan menetapkan kepala sekolah,” tambahnya.
