Mataram (NTBSatu) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram mengakui kesulitan mendapatkan data valid terkait laporan adanya pekerja di bawah umur.
Hal ini terjadi karena pihak perusahaan selalu berdalih bahwa semua tenaga kerja yang direkrut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kepala Disnaker Kota Mataram, H.Rudi Suryawan, mengungkapkan bahwa pihaknya sering mendapatkan jawaban normatif dari perusahaan ketika melakukan inspeksi, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai usia pekerja.
“Pada saat kita turun, jawabannya ya normatif sehingga sulit sekali kita mendapatkan informasi yang benar. Kalau kita tanya usia, paling dijawab sudah sesuai,” katanya.
Kesulitan ini diperparah dengan maraknya temuan pekerja di bawah umur, seperti pemandu karaoke yang terjaring razia beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal tersebut, Disnaker akan segera menindaklanjuti dengan memanggil perusahaan terkait dan berkoordinasi dengan instansi terkait, yaitu DP3A dan pihak perizinan.
“Terkait temuan ini, Disnaker akan segera menindaklanjuti dengan memanggil perusahaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait, yaitu DP3A dan pihak perizinan,” jelas Rudi.
Berita Terkini:
- Dewan Ingatkan Pengurus Bank NTB Syariah Bukan Cerminan Selera Politik
- Perkuat Literasi Sains Pelajar Kota Mataram, FKIP Ummat Hadirkan FISMAT 2025
- Bolehkah Pejabat Desa Jadi Pengurus Koperasi Merah Putih? Begini Aturannya
- Gubernur NTB Masih Menunggu Surat Resmi Penetapan Tersangka Wirajaya dari Kepolisian
- Kasus Masker Covid-19, Surat Tersangka Ditembuskan ke Gubernur NTB
Lebih lanjut, Rudi menghimbau kepada masyarakat dan semua pihak untuk terlibat aktif dalam melaporkan jika ada pelanggaran terkait pekerja di bawah umur.
“Masyarakat dan semua pihak kami minta untuk terlibat aktif melaporkan, sanksi yang akan diberikan belum dipastikan, namun kita akan melakukan pemanggilan terlebih dahulu terhadap perusahaan yang di duga melakukan pelanggaran,” tegasnya.
Pelanggaran terkait pekerja di bawah umur dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin operasional perusahaan.
Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran sangatlah penting untuk membantu Disnaker dalam menegakkan aturan dan melindungi hak-hak anak. (WIL)
