Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota Mataram, terus mengupayakan pembangunan hunian layak melalui program nasional 3 juta rumah.
Sebagai Ibu Kota Provinsi NTB, Mataram menghadapi tantangan besar dalam menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terutama karena keterbatasan lahan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Rino Rinaldi menegaskan, Kota Mataram tidak boleh terhambat oleh keterbatasan lahan. Pemerintah harus mencari solusi agar program ini dapat berjalan optimal tanpa mengorbankan lahan hijau.
“Pengembang yang ingin membangun perumahan di Kota Mataram wajib menyediakan 30 persen dari total lahan sebagai ruang terbuka hijau. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan,” ujar Rino, Senin, 17 Maret 2025.
Ia menekankan bahwa Mataram harus terus berkembang. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong masyarakat yang memiliki lahan agar mengelolanya lebih produktif.
Maksimalkan Penggunaan Lahan Terbuka
Rencana pembangunan di Kota Mataram, juga mengarah pada optimalisasi lahan-lahan kosong yang masih tersedia.
Selain mengandalkan pembangunan rusunawa, Rino percaya pembangunan hunian horizontal masih memungkinkan. Asalkan tata kelolanya direncanakan dengan baik.
“Kami melihat masih ada cukup lahan di Kota Mataram untuk pembangunan hunian horizontal. Ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan hunian yang nyaman,” jelas Politisi Golkar ini.
Pemerintah Pusat menargetkan pembangunan satu juta rumah di kawasan perkotaan, termasuk di Kota Mataram. Serta, dua juta rumah di pedesaan yang tersebar di 75 ribu desa dengan jumlah 25 unit rumah tipe 36 dan luas tanah 70 meter persegi.
Skema cicilannya sangat terjangkau, yaitu Rp600 ribu per bulan selama 25 tahun dengan pagu anggaran Rp100 juta per unit. Harapannya, program ini dapat mengurangi kemiskinan dengan menyediakan tempat tinggal layak bagi masyarakat kurang mampu.
Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan NTB, Kota Mataram diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan program hunian layak.
Rino menekankan, program ini harus berbarengan dengan perencanaan yang matang. Agar masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaatnya.
Menurutnya, masih banyak satu rumah yang penghubinya beberapa kepala keluarga (KK). Kondisi ini dinilai tidak sehat dan perlu segera ditangani.
“Kita perlu memastikan setiap keluarga memiliki hunian yang layak. Kota Mataram harus bisa mengatasi masalah kepadatan penduduk ini dengan solusi yang tepat,” tegasnya. (*)
