Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal merasa kurang setuju pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Ponpes.
Hal itu diungkapkan Iqbal usai bertemu korban kekerasan seksual “Walid Lombok” di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
“Saya ndak terlalu setuju dengan pendekatan-pendekatan yang adhoc. Ada masalah, Satgas. Ada masalah, Satgas. Seakan-akan dengan Satgas sudah selesai masalahnya,” katanya, Rabu, 23 April 2025.
Menurutnya, pencegahan terjadinya pelecehan hingga kekerasan seksual merupakan tanggung jawab setiap orang. Untuk penanganan ini harus dipikirkan jangka panjang.
“Jadi, jangan secara organik saja, (tapi) jangka panjang. Nanti Satgasnya cuman kenceng sebulan, dua bulan, lemes lagi,” tegasnya.
“Nanti kan ada dinas terkait. Dinas sosial, dinas perempuan dan anak,” lanjut Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini.
Upaya untuk perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan harus menjadi prioritas utama di semua sektor. Seperti di pariwisata, dinas pendidikan juga, dinas kesehatan. Termasuk berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag).
“Jangan sampai dikerdilkan di satu sektor,” ucapnya.
Berkoodinasi dengan Kemenag NTB
Lebih jauh Iqbal menjelaskan, pihaknya telah membangun komunikasi dengan Kanwil Kemenag NTB. Menurutnya, Kemenag telah memiliki aturan lengkap tersendiri mengenai tata kelola madrasah (pondok pesantren). Hanya saja, kekurangannya terletak di pengawasan.
“Jadi kita harus memperkuat,” ucap orang nomor satu di NTB ini.
Untuk kasus kekerasan seksual, yang dibutuhkan saat ini adalah penguatan intervensi. Tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi masalah. Salah satu yang bisa melakukan itu adalah dinas sosial.
Dengan menyampaikan ini, ia meyakini bahwa penggabungan Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB adalah hal yang tepat.
Karena dinas sosial nantinya akan fokus pada perempuan, anak, terlantar, dan penyandang difabel.
“Jadi mereka punya target yang sama. Tetapi kemampuannya berbeda. Tapi kalau saling mengisi, insyaAllah (bisa),” jelas Iqbal.
Kepercayaan diri Iqbal mengatakan itu bukan tanpa sebab. Ia merasa memahami betul persoalan terkait dengan perempuan dan anak, karena telah berpuluh-puluh tahun menangani persoalan tersebut.
“Untuk perlindungan anak dan perempuan harus punya kemampuan intervensi yang baik,” tegasnya kembali.
