Mataram (NTBSatu) – Pondok Pesantren (Ponpes) di NTB, masih belum jauh dari kejahatan seksual. Kementrian Agama (Kemenag) dinilai tak serius bekerja.
Kritik tajam itu datang dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Joko Jumadi.
Menurutnya, satu satu faktor masih maraknya kekerasan seksual di lingkungan Ponpes karena belum ada Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Padahal pembentukan Satgas sudah lama diwacanakan.
“Saya melihat tidak ada tindakan tegas terhadap proses penanganan (kasus) dan pembentukan Satgas. Itu yang saya sayangkan,” kata Joko kepada NTBSatu, beberapa waktu lalu.
Penilaian Joko, baik provinsi maupun daerah, belum terlihat keseriusan mencegah terjadinya kejahatan seksual di tempat pendidikan agama. Ketidakseriusan itu terlihat dari tidak adanya keterlibatan dalam penanganan kasus.
“Ada keterlibatan Kemenag? Tidak ada. Karena Kemenag sendiri tidak ada Satgas. Sehingga kemudian kasus-kasus yang terjadi diusahakan didamaikan. Apa iya bisa? Itu tidak boleh dalam UU TPKS,” bebernya.
Ia pun mendesak agar Kemenag di NTB melakukan evaluasi secara menyeluruh. Meningkatkan koordinasi antara provinsi dengan daerah. Pasalnya, permasalahan ini bukan terjadi sehari dua hari. Tetapi sejak beberapa tahun lalu, dan terus berulang.
“Ini sudah bertahun-tahun. Makanya kita mendorong bagaimana Kemenag. Kalau bukan Kemenag siapa lagi. Kalau memang tidak mampu sebaiknya mundur aja,” tegasnya mengingatkan.
