Mataram (NTBSatu) – Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB yang berencana memberikan tambahan penghasilan sebesar Rp500 ribu kepada guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, mendapat dukungan dari kalangan DPRD.
Dewan menilai, langkah Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal tersebut sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap kesejahteraan guru di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Akhdiansyah menyebut, kebijakan ini sebagai langkah progresif yang layak diapresiasi karena menyentuh langsung kebutuhan tenaga pendidik.
“Ini langkah maju dan pemikiran progresif dari Gubernur NTB. Tentunya kita apresiasi, karena sejalan dengan kesejahteraan guru,” ujarnya kepada NTBSatu, Selasa, 12 Mei 2026.
Menurutnya, DPRD NTB akan memastikan kebijakan tersebut benar-benar mendapat dukungan anggaran dalam pembahasan APBD Perubahan mendatang. Bahkan, pihaknya akan mengintegrasikan kebijakan itu dalam dokumen perencanaan daerah.
“Kita pastikan juga kebijakan ini masuk APBD Perubahan nantinya. Selain itu, kita masukkan juga ke RKPD dan KUA-PPAS. Kita di Banggar pastinya memperhatikan kebijakan ini. Karena ini menyentuh dunia pendidikan. Kita akan tetap kawal nanti,” tegasnya.
Singgung Nasib Tenaga Honorer
Dukungan serupa juga datang dari Anggota Komisi V DPRD NTB, Jamhur. Ia menilai, keberanian Gubernur NTB mengambil kebijakan tersebut patut mendapat apresiasi, mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini tengah mengalami tekanan akibat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
“Ya, tentukan banyak celah nanti kan. Yang penting ada keinginan baik ini saja. Banyak jalan menuju Roma kok. Apalagi untuk dunia pendidikan seperti ini, pasti ada jalan,” katanya, Senin, 11 Mei 2026.
Ia meyakini, kebijakan itu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sudah melalui berbagai pertimbangan matang dari pemerintah provinsi.
“Tetapi Pak Gubernur juga cukup berani untuk melakukan itu karena secara kemampuan daerah kan banyak yang dipotong pusat. Jadi sebenarnya sudah dipertimbangkan sama Pak Gubernur untuk sumber-sumbernya, kemudian mengenai peluang-peluangnya beliau sudah pikirkan,” ujar legislator dari PKB tersebut.
Jamhur juga menyinggung, nasib tenaga honorer yang hingga kini masih menunggu kepastian regulasi dari Pemerintah Pusat. Ia berharap, aspirasi para guru dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional ke depan.
“Itu kan sambil menunggu regulasi dari pusat, di pusat kan sedang terjadi diskusi dan perdebatan panjang. Ya mudah-mudahan aja kita berharap regulasi yang bakal diaktifkan oleh pusat, apa yang disuarakan selama ini oleh guru-guru kita tentu itu akan menjadi sebuah pertimbangan,” katanya.
Lebih jauh, ia optimistis pemerintah daerah mampu bersikap adil terhadap seluruh tenaga pendidikan selama ada kemauan politik untuk memperjuangkan sektor pendidikan.
“Yang penting negara hadir dan peduli terhadap permasalahan-permasalahan negara kita. Karena kita punya presiden sekarang yang punya cita-cita untuk mewujudkan generasi emas 2045, itu nggak akan bisa tercapai kalau nggak ada upaya-upaya konkret dari pemerintah baik pusat maupun daerah,” tutupnya. (Zani)
