Mataram (NTBSatu) – Ketua Satuan tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) NTB, Fathul Gani menyebut, penghentian sementara program MBG selama libur sekolah yakni sejak Senin, 22 Juni 2026 hingga Sabtu, 9 Juli 2026, menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp3 triliun.
Perkiraan itu mengacu pada catatan Badan Gizi Nasional (BGN) yang masih menghitung besaran efisiensi secara rinci.
Ia mengatakan, BGN mencatat efisiensi anggaran selama penghentian sementara operasional MBG. Namun, pihaknya belum menerima angka pasti hasil perhitungan tersebut.
“Kalau menurut catatan BGN sekitar Rp3 triliunan. Yang jelas pasti ada efisiensi, tetapi angka pastinya kami belum pegang,” katanya kepada NTBSatu, Senin, 20 Juli 2026.
Fathul juga mengatakan, operasional Program MBG mulai kembali berjalan di NTB pada hari ini. Namun, sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB belum kembali beroperasi penuh.
Pengelola masih memvalidasi data penerima manfaat sebelum kembali menyalurkan makanan bergizi.
Menurutnya, proses validasi mencakup peserta didik dan nonpeserta didik menggunakan sistem by name by address. Setiap SPPG akan kembali beroperasi setelah menyelesaikan proses tersebut.
“Semakin cepat mereka menyelesaikan validasi data, semakin cepat pula operasional kembali berjalan,” ujarnya.
Selain memvalidasi data, pihaknya mengevaluasi kesiapan infrastruktur setiap SPPG. Tim memeriksa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum operasional kembali normal.
Meski melakukan evaluasi, Satgas belum berencana mengurangi jumlah penerima manfaat MBG. Pemerintah memilih meningkatkan kualitas layanan dibanding mengurangi cakupan program.
“Belum ada pengurangan penerima manfaat. Fokus kami sekarang meningkatkan kualitas SPPG,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda NTB tersebut.
Perkuat Pengawasan
Fathul menegaskan, Satgas akan memperkuat pengawasan terhadap operasional seluruh SPPG di NTB. Pengawasan mencakup standar layanan, tata kelola, serta koordinasi antara yayasan, mitra, dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Selain itu, Satgas akan memastikan rantai pasok kebutuhan MBG berjalan lancar. Pemerintah juga meminta setiap SPPG memprioritaskan produk lokal, terutama hasil pertanian, sebagai bahan baku program.
“Kami memastikan produk-produk lokal para petani lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan MBG,” ucapnya.
Hasil pengawasan tersebut akan menjadi bahan rekomendasi kepada BGN. Satgas tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi maupun menghentikan operasional SPPG yang melanggar ketentuan.
“Kami hanya memberikan rekomendasi kepada BGN berdasarkan hasil pengawasan di lapangan,” jelasnya.
Selain itu, Fathul juga memastikan, hingga saat ini Satgas belum menerima laporan baru terkait dugaan penipuan penjualan titik SPPG di NTB.
Ia berharap masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pembukaan titik MBG yang tidak jelas.
“Mudah-mudahan masyarakat tidak lagi tergiur informasi terkait penjualan titik-titik baru,” katanya. (*)
