Mataram (NTBSatu) – InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) memperketat standar pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjelang gelaran MotoGP.
ITDC berfokus menerapkan manajemen sampah berstandar internasional, meluruskan polemik perekrutan volunteer, serta mengedepankan pendekatan humanis terhadap aktivitas warga lokal.
Chairman MotoGP Indonesia sekaligus Direktur ITDC, Troy Reza Warokka, menyiagakan 300 hingga 350 petugas kebersihan dan mendirikan pos-pos bank sampah. Upaya ini bertujuan mengantisipasi lonjakan sampah yang terprediksi mencapai 42 hingga 60 ton selama tiga hari penyelenggaraan balapan.
Troy bersama pihaknya akan memilah sampah secara menyeluruh berdasarkan kategori organik, non-organik, basah, kering, hingga logam.
“Pengelolaan sampah di kawasan sejauh ini berjalan baik. Karena standar MotoGP, ITDC dan MGPA wajib menyamakan spesifikasi dengan Dorna Sports. Kami tidak lagi menyatukan sampah, melainkan memilahnya dengan melibatkan bank sampah. Kami juga mewajibkan UMKM mengurangi penggunaan plastik,” ujar Troy, Kamis, 24 September 2026.
Tegur Agensi Perekrutan Volunteer
Selain fokus pada tata kelola lingkungan, Troy melayangkan teguran keras kepada agensi pihak ketiga yang mengelola pendaftaran volunteer non-balapan akibat timbulnya miskomunikasi di lapangan.
Ia menegaskan, ITDC dan MGPA hanya merekrut secara langsung tenaga kerja yang berkaitan teknis dengan jalannya balapan, seperti marshal, personel keamanan, dan customer service di dalam area sirkuit.
“Agensi penunjuk mengelola penuh perekrutan di luar race. Atas miskomunikasi yang terjadi, kami langsung menegur dan memberi peringatan keras agar agensi menyampaikan informasi yang benar dan lurus kepada masyarakat,” lanjutnya.
Di sisi lain, Troy memilih jalur diplomatis ketimbang tindakan represif terkait maraknya aktivitas warga sekitar yang menjemur tembakau di badan jalan kawasan. Pihaknya mengedepankan pendekatan persuasif dan sosialisasi melalui kepala dusun, kepala desa, hingga tokoh masyarakat setempat.
Troy menilai pengelola kawasan harus menjaga keseimbangan antara ketertiban profesional dan aspek kemanusiaan bagi warga sekitar.
“Kami memberikan imbauan secara persuasif karena harus menyeimbangkan antara pengelolaan kawasan dan aspek kemanusiaan. Kami tidak melarang karena itu kebutuhan masyarakat. Namun, ketika kawasan sudah terisi dan terbangun penuh, kami akan membersihkan area tersebut secara bertahap demi keamanan bersama,” tutup Troy. (Japriani)
