Jakarta (NTBSatu) – Propam Polri menggelar sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Sidang itu buntut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa, 10 November 2026.
“Hari ini sesuai rencana kita laksanakan kode etik profesi Polri terhadap saudara AS oleh Div Propam Polri,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengutip Kompas.com, Selasa, 10 November 2026
Kendati demikian, ia belum mengungkap lebih jauh ihwal susunan majelis KKEP Polri yang akan memimpin sidang tersebut.
Sebelumnya, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta menyatakan menghormati proses hukum kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional lainnya. Dia memastikan akan kooperatif terhadap jalannya penyidikan.
“Saat ini proses hukum masih berjalan. Kami akan kooperatif terhadap proses hukum,” kata Pengacara Ahrie, Krisna Murti mengutip JawaPos.com, Jumat, 6 November 2026.
Pihak Ahrie menyakini penyidik Bareskrim Polri akan bekerja secara profesional dan transparan.
“Kami tidak ingin membangun opini terhadap proses hukum yang berjalan,” ujarnya.
Krisna memastikan, kliennya tidak akan menutup-nutupi perkara. Dengan begitu, fakta hukum bisa diungkap sebenar-benarnya. “Klien kami akan terbuka untuk membuat terang-benderang kasus ini,” jelasnya.
Polri Tetapkan 4 Tersangka
Sebagai informasi, pada Selasa, 3 November 2026, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS. Serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.
Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka.
Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.
Pada hari yang sama, Polri telah menahan LSP, AS, dan EH di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, SU belum, karena masih dalam kondisi sakit pascastroke. (*)
