Oknum Anggota LSM Dompu Diduga Peras Kepsek Diserahkan ke Polres
Mataram (NTBSatu) – Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu menyerahkan oknum LSM berinisial MR (59) diduga memeras sejumlah kepala sekolah (Kepsek) ke Polres Dompu.
Kasi Intelijen Kejari Dompu, Danny Curia Novitawan membenarkan menyerahkan proses pidana MR kepada kepolisian. “Sudah kami serahkan ke Polres Dompu,” katanya kepada NTBSatu pada Minggu, 15 November 2026.
Danny menyebut, tindakan MR sudah berjalan selama beberapa tahun. Ia mendatangi dan memeras sejumlah kepala sekolah di wilayah Kabupaten Bima dan Dompu. Modusnya, pelaku mencatut nama Kejaksaan untuk meminta uang (memeras) kepada sekolah penerima proyek revitalisasi.
“Pengakuan yang bersangkutan, ada yang kasih Rp50 ribu Rp100 ribu sampai Rp1 jutaan,” ungkapnya.
Kejaksaan mengamankan MR di Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Hu’u, Rabu, 11 November 2026 sekitar pukul 10.59 Wita.
Kasus ini terungkap setelah Tim Intelijen Kejari Dompu menerima informasi dari salah satu konsultan proyek revitalisasi sekolah pada Selasa,10 November 2026.
Saat itu, MR mendatangi Kepala TK IT Al Abbas di Desa Rasabou dan Kepala TK Al Hudah di Desa Marada, Kecamatan Hu’u. Ia meminta data kelengkapan proyek serta uang masing-masing Rp2 juta.
Dari TK IT Al Abbas, terduga pelaku menerima Rp1 juta. “Sedangkan dari TK Al Hudah, uang yang diserahkan sebesar Rp200 ribu,” ungkapnya.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Kejari Dompu melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah. Kasi Intelijen Kejari Dompu kemudian berkoordinasi dengan Kodim 1614/Dompu.
Tim gabungan melakukan pemantauan hingga akhirnya menyergap MR di sekitar kediaman Kepala TK IT Al Abbas. Tim gabungan langsung mengamankan MR tanpa perlawanan berarti.
Amankan Sejumlah Barang Bukti
Dari tangan MR, petugas mengamankan uang tunai Rp1,2 juta, satu kartu tanda pengenal Komisi Pengawas Korupsi (KPK) Tipikor atas nama Muhammad Rusli.
Kemudian dua stempel, sejumlah surat keputusan dan dokumen terkait lembaga KPK Tipikor. “Ada satu sepeda motor unit Yamaha Nmax,” jelasnya.
Sebelum penyerahan ke polisi, jaksa membawa MR dan barang bukti ke Kantor Kejari Dompu untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Danny mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan aparat kewilayahan. Tujuannya untuk mendata kemungkinan adanya sekolah atau lembaga penerima bantuan lain yang menjadi korban.
“Kalau memang ada kepala sekolah, pengelola anggaran bantuan pemerintah, konsultan proyek, dan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan Kejaksaan untuk meminta uang. Jika ada, bisa melaporkan kepada kami,” tandasnya. (*)




