Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menargetkan dua persoalan hukum Tiga Gili yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air (Tramena) di Kabupaten Lombok Utara, tuntas tahun ini.
Dua persoalan itu menyangkut status tanah dan status konservasi yang selama ini menjadi persoalan dalam pengelolaan Gili Trawangan, Meno, Air (Tramena). Saat ini, Pemprov NTB membahas kedua persoalan tersebut secara bersamaan.
“Kita fokus menyelesaikan persoalan hukumnya dulu,” kata Gubernur Iqbal usai kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Mantan Dubes RI untuk Turki ini menyampaikan, untuk status tanah, pemerintah masih mencari kesepakatan dengan masyarakat di tiga gili tersebut.
Sementara untuk status konservasi, pemerintah juga terus membahas penyelesaiannya. Ia berharap, Pemprov NTB dapat menuntaskan kedua persoalan tersebut tahun ini.
“Mudah-mudahan tahun ini selesai dua-duanya isu itu,” ujarnya.
Terkait kawasan konservasi Tiga Gili tersebut, pemerintah telah mempertemukan sejumlah pihak untuk membahas persoalan tersebut.
Ia menyebutkan, pihak yang ikut membahas persoalan itu antara lain Kementerian Kehutanan, Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komisi II DPR RI, serta unsur dinas pariwisata.
“Kita sudah duduk bersama kehutanan, KKPN, ATR/BPN, Komisi II, sudah duduk bersama pariwisata,” katanya.
Menurut Gubernur Iqbal, pembahasan kini tinggal menentukan waktu penyelesaian. Ia memberi sinyal kuat mengenai peluang penyelesaian persoalan tersebut tahun ini.
“Hijau tua, hijau tua sudah (Lampu hijau, sinyal kuat penyelesaian persoalan tiga gili),” ujarnya.
Gubernur Iqbal berharap seluruh persoalan hukum Tiga Gili tersebut dapat tuntas secara bersamaan melalui pendekatan one for all.
“Sekali menyelesaikan untuk semua isu hukumnya selesai,” katanya.
Pemprov NTB Libatkan Masyarakat
Gubernur Iqbal juga mengatakan pemerintah masih membahas bentuk penyelesaian persoalan di Gili Trawangan bersama masyarakat setempat.
Pemerintah, kata dia, ingin mencari solusi secara komprehensif agar penyelesaian persoalan saat ini tidak melahirkan persoalan baru.
“Itulah yang sedang kita bahas dengan masyarakat di Gili Trawangan. Harus ada penyelesaian yang komprehensif,” ujarnya.
Terkait lahan yang masyarakat kuasai di Gili Trawangan, Gubernur Iqbal mengatakan pemerintah masih mencari solusi bersama tokoh dan masyarakat setempat.
Ia menyebut pemerintah telah beberapa kali menggelar pertemuan. Namun, ia belum bisa menyampaikan hasil pembahasan tersebut kepada media.
Gubernur Iqbal mengatakan, pemerintah ingin mencari solusi yang menguntungkan semua pihak untuk mengurangi potensi gesekan sosial.
“Kita enggak ingin menyelesaikan masalah dengan melahirkan masalah baru,” ujarnya.
Gubernur Iqbal juga belum membuka rancangan penyelesaian status Gili Trawangan. Ia menyampaikan pemerintah belajar dari pengalaman penyelesaian sebelumnya yang berlangsung secara parsial.
“Selama ini karena penyelesaiannya itu parsial, sepotong-sepotong,” katanya.
Karena itu, Gubernur Iqbal menegaskan Pemprov NTB harus melibatkan masyarakat Gili Trawangan dalam setiap proses penyelesaian persoalan.
Langkah itu penting agar solusi yang lahir dapat berjalan berkesinambungan.
“Apapun penyelesaian yang kita akan lakukan di Gili Trawangan, itu harus melibatkan masyarakat di Gili Trawangan,” tegasnya.
Pariwisata Harus Inklusif
Selain persoalan hukum pada tiga gili tersebut, Gubernur Iqbal juga menyinggung aspek keamanan yang menjadi sorotan dalam pembahasan pariwisata NTB bersama Komisi VII DPR RI.
Menurutnya, pertumbuhan sektor pariwisata yang tidak inklusif dapat memicu gangguan keamanan.
Gubernur Iqbal membandingkan kondisi tersebut dengan kawasan yang mengembangkan pariwisata secara bottom-up, seperti Tetebatu dan Kembang Kuning, di Kabupaten Lombok Timur.
“Di daerah-daerah di mana pariwisatanya tumbuh itu seperti di Tetebatu, di Kembang Kuning, tidak terlalu banyak masalah keamanan,” katanya.
Menurut Gubernur Iqbal, saat ini, jika pembangunan pariwisata dari luar tanpa melibatkan masyarakat lokal dapat membuat masyarakat merasa tersisih.
“Ketika yang masuk itu adalah pembangunan dari luar, kemudian tidak inklusif, tidak mengajak masyarakat lokal merasa tersisihkan, itu yang sensitif,” ujarnya.
Karena itu, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya penerapan tradisi betabeq (permisi) dalam pengembangan pariwisata NTB.
Menurutnya, filosofi tersebut mengarahkan pertumbuhan pariwisata agar berjalan secara inklusif bersama masyarakat sekitar.
“Pariwisata itu harus tumbuh secara inklusif dengan masyarakat di sekitarnya,” pungkasnya. (*)
