Jakarta (NTBSatu) – Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, akhirnya buka suara terkait kabar yang menyebut dirinya akan dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Usai menghadiri Grab Business Forum 2026 di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026, Chatib mengaku tidak mengetahui isu pergantian posisi Menteri Keuangan yang belakangan beredar.
“Enggak tahu saya,” kata Chatib singkat sambil berjalan menuju mobilnya, seperti mengutip CNNIndonesia, Selasa, 9 Juni 2026.
Isu pergantian Menteri Keuangan mencuat di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia. Namun, Chatib enggan memberikan tanggapan lebih jauh terkait spekulasi tersebut.
Dalam forum yang sama, Chatib justru menyoroti tantangan fiskal saat ini. Menurutnya, tugas Menteri Keuangan pada dasarnya berkaitan dengan tiga instrumen utama dalam mengelola anggaran negara.
“Sebetulnya tugas Menteri Keuangan itu sangat mudah. Dia hanya punya opsi tiga hal. Naikkan, potong, pinjam. Itu hanya tiga itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah pada dasarnya hanya memiliki tiga pilihan dalam menjaga keseimbangan fiskal. Yaitu, meningkatkan penerimaan negara, memangkas pengeluaran, atau menutup kebutuhan pembiayaan melalui utang.
“Kalau Anda tidak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda tidak bisa potong, Anda harus pinjam. Sesederhana itu,” kata Chatib.
Menaikkan Pajak Bukan Opsi
Meski demikian, ia menilai peningkatan penerimaan melalui kenaikan pajak bukanlah opsi yang realistis dalam situasi ekonomi saat ini karena berpotensi menambah tekanan terhadap dunia usaha maupun daya beli masyarakat.
“Masa di dalam situasi ini penerimaan pajak, pajaknya harus dikumpulkan? Nggak mungkin juga,” tuturnya.
Di sisi lain, opsi menambah utang juga dinilai kurang ideal karena biaya pinjaman saat ini masih tinggi seiring tingginya suku bunga global.
“Siapa yang mau pinjam uang sekarang, biayanya akan jadi sangat mahal,” ucapnya.
Karena itu, Chatib menilai langkah yang paling memungkinkan untuk pemerintah ambil saat ini adalah melakukan rasionalisasi belanja negara secara selektif guna menjaga kredibilitas fiskal.
“Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga. Pangkas belanja secara selektif,” tutupnya. (*)
