Dewan Desak Pengelola Disanksi Tegas Usai Ratusan Siswa di Lombok Tengah Diduga Keracunan MBG
Mataram (NTBSatu) – Ratusan siswa SDN Beber, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat, 11 September 2026 siang.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPRD NTB, Didik Sumardi, meminta penanganan medis dilakukan dengan cepat. Kemudian haru adanya investigasi mendalam dan terbuka kepada publik.
“Pertama, bagaimana mengatasi cepat kasus-kasus keracunan seperti itu. Pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab harus segera bertindak. Kemudian dilakukan investigasi secara tepat. Setelah ditemukan faktor penyebabnya, sampaikan secara terbuka ke publik agar masyarakat tahu,” ujarnya, Jumat, 11 September 2026.
Ia menekankan tidak ada toleransi dalam keselamatan pangan siswa, meski dampak keracunan hanya menimpa satu anak.
Minta Pengawasan Harian dan Sanksi Tegas
Didik mendorong evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir. Mulai dari ketersediaan bahan baku, pengolahan di dapur, hingga skema distribusi ke sekolah. Menurutnya, karena produksi menu MBG berlangsung setiap hari, pengawasan dapur pengelola juga wajib berjalan ketat dan terstruktur secara harian. Langkah itu untuk mencegah kelalaian atau human error.
“Keracunan itu tidak boleh terjadi. Terkait sanksi bagi penyedia jasa atau dapur pengelola yang lalai, tindakan tegas harus dijatuhkan sesuai derajat kesalahannya. Penutupan dapur secara sementara maupun permanen merupakan opsi yang wajar jika ditemukan pelanggaran berat,” tambahnya.
Penolakan Sekolah Jadi Shock Therapy
Mengenai sikap beberapa sekolah yang menolak atau menghentikan sementara penerimaan MBG, Didik menilai langkah tersebut wajar. Menurutnya, keputusan itu menjadi bentuk koreksi dan shock therapy bagi pengelola dapur yang kerap mengabaikan masukan terkait porsi, kelayakan menu, hingga keluhan beban pengajar.
Ia menegaskan pentingnya pembentukan standar operasional (SOP) yang lebih ketat. Termasuk uji kelayakan hidangan sebelum membagikannya kepada para siswa, guna memastikan insiden serupa tidak terulang di sekolah lain.
Ia berharap perbaikan sistem pengawasan dan evaluasi transparan segera berlangsung agar program MBG benar-benar menjamin keamanan pangan serta akuntabilitas publik. (Japriani)
