Tekan Angka Stunting, Pemkab Lombok Timur Dapat Pendampingan Khusus Pemerintah Pusat hingga Bank Dunia
Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur mendapat pendampingan khusus dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan World Bank untuk mempercepat penanganan stunting.
Lombok Timur menjadi satu dari hanya lima kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat pendampingan tersebut.
Wakil Bupati Lombok Timur selaku Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S), Edwin Hadiwijaya menegaskan, program ini bukan sekadar monitoring dan evaluasi. Namun, pendampingan teknis ini mampu memperkuat strategi daerah dalam menekan prevalensi stunting.
“Sebenarnya ini bukan monitoring dan evaluasi, tetapi pendampingan. Kita ingin memanfaatkan sebesar-besarnya program ini untuk bagaimana kita bisa lebih dalam, lebih jitu menangani pencegahan dan penurunan stunting,” ujarnya, Rabu, 24 Juni 2026.
Menurutnya, persoalan utama yang selama ini menghambat percepatan penanganan stunting di Lombok Timur terletak pada data yang tersebar di banyak instansi. Akibatnya, pemerintah kerap kesulitan menentukan sasaran intervensi secara presisi.
Ia mengaku, sempat kebingungan ketika mulai mendalami persoalan stunting karena tidak adanya satu basis data terpadu.
“Ketika tahun lalu saya masuk di sini, saya bingung mulai dari mana. Data kita ada di Dinas Kesehatan, ada di DP3KB, ada juga di kader pembangunan manusia di desa. Ada tiga sumber data, tetapi tidak ada yang mengompilasi,” katanya.
Melalui pendampingan ini, pemerintah menghimpun seluruh data stunting dalam satu aplikasi yang dapat diakses lintas sektor.
Sebanyak 13 OPD, operator kecamatan, hingga pemerintah desa turut menginput dan memverifikasi data agar penanganan stunting lebih terarah.
Menurutnya, integrasi data menjadi fondasi penting agar pemerintah memiliki peta jalan yang jelas dalam menjalankan intervensi.
“Sekarang sudah ada yang mengompilasi. Jadi kita punya satu data sebagai dasar menentukan peta jalan penanganan stunting berdasarkan hasil perekaman data dari bawah,” jelasnya.
Angka Stunting Masih Tinggi
Secara angka, prevalensi stunting di Lombok Timur masih berada di atas rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data EPPGBM, angkanya saat ini berada di kisaran 22 persen.
Meski penambahan kasus masih terjadi, pemerintah menilai laju penurunannya lebih besar.
“Penambahan tetap ada, tetapi pengurangannya lebih besar. Itu yang kita harapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program ini tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah daerah.
Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga media perlu mengambil peran aktif untuk memperkuat edukasi pencegahan stunting.
“Teman-teman media juga kami harapkan ikut berpartisipasi. Tidak perlu banyak-banyak, tapi sering-sering menyuarakan stop perkawinan anak dan cegah stunting,” katanya.
Di sisi lain, Pemkab juga menghadapi kendala teknis di lapangan, terutama pada aspek sumber daya manusia untuk pengelolaan data.
Saat ini terdapat sekitar 91 operator yang bertugas melakukan input dan verifikasi data dari berbagai wilayah.
Wakil Bupati menilai operator memegang peran sentral sehingga mereka membutuhkan dukungan dan kepastian peran agar tetap konsisten menjalankan tugas.
“Kendala utama kita ada pada yang meng-entry data. Karena itu operator ini harus diperkuat supaya mereka serius dan fokus menjalankan tugasnya,” tegasnya.
Kemendagri, Kemenkes, dan Bank Dunia mendorong Lombok Timur mempercepat penurunan angka stunting sekaligus menjadikan daerah ini sebagai model penanganan bagi daerah lain. (*)
