Pemkab Lombok Timur Komitmen Pertahankan UHC, Siapkan Rp96 Miliar untuk Jaminan Kesehatan Warga
Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menyiapkan Rp96 miliar untuk menjaga status Universal Health Coverage (UHC) pada 2026. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap mendapat akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, mengatakan jumlah peserta BPJS Kesehatan di daerah itu mencapai sekitar 1,15 juta jiwa. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menurut Juaini, pemerintah pusat melalui PBI-JK menanggung sekitar 61 persen peserta. Sementara itu, pemerintah daerah menanggung 24 persen, dan ASN serta pekerja penerima upah menanggung 7 persen.
“Artinya lebih dari 90 persen masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan,” ujarnya, Selasa, 23 Juni 2026.
Meski demikian, tingkat keaktifan peserta BPJS masih berada di angka 79,12 persen. Angka itu sedikit di bawah syarat UHC Prioritas yang ditetapkan sebesar 80 persen.
Untuk meningkatkan keaktifan peserta, Pemkab Lotim terus memperbaiki data kepesertaan dan memastikan masyarakat miskin tetap mendapatkan perlindungan kesehatan.
Juaini menjelaskan, kebutuhan anggaran jaminan kesehatan pada 2026 mencapai sekitar Rp120 miliar. Dari jumlah itu, Pemkab telah mengalokasikan Rp96 miliar.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur saat ini mengomunikasikan kekurangan anggaran sekitar Rp36 miliar kepada Pemerintah Provinsi NTB
“Kami optimistis ada dukungan dari pemerintah provinsi sehingga layanan kesehatan masyarakat tetap terjamin sampai akhir tahun,” katanya.
Ia menegaskan, Pemkab Lotim berkomitmen memastikan warga tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala status kepesertaan BPJS.
“Jangan sampai ada masyarakat yang tidak mendapat pelayanan kesehatan karena persoalan administrasi kepesertaan,” tegasnya. (*)
