Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah pusat mengucurkan bantuan sebesar Rp794.203.000 untuk memperbaiki ruang kelas SMAN 1 Lingsar yang ambruk beberapa waktu lalu.
Bantuan tersebut menjadi bagian dari program revitalisasi sekolah tahun 2026, yang menyasar puluhan ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Penyerahan bantuan secara langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam kunjungan kerja di SMAN 1 Lingsar, Kamis, 9 Juli 2026. Turut hadir tiga anggota Komisi X DPR RI lainnya dalam rombongan tersebut.
Hadrian mengatakan, bantuan itu merupakan respons pemerintah pusat terhadap kerusakan fasilitas pendidikan yang berpotensi membahayakan keselamatan siswa.
“Komisi X bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyerahkan bantuan sarana dan prasarana untuk memperbaiki ruang kelas SMAN 1 Lingsar yang roboh beberapa waktu lalu,” ujarnya, Kamis, 9 Juli 2026.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin kejadian serupa kembali terulang di sekolah lain. Karena itu, sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan perlu segera mengajukan usulan rehabilitasi.
“Ini bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap sekolah-sekolah di tanah air. Kami datang mengecek sekaligus membawa bantuan untuk memperbaiki ruang kelas yang ambruk,” kata legislator dari PKB tersebut.
Kepala SMAN 1 Lingsar, Efendi Agung Bijaksana, mengaku lega setelah pemerintah merespons cepat kerusakan gedung sekolahnya. Menurutnya, bantuan tersebut akan mengatasi kekurangan ruang belajar yang selama ini mengganggu proses pembelajaran.
“Dengan bantuan ini kami bisa segera membangun kembali ruang belajar sehingga tidak lagi merasa waswas karena kekurangan kelas,” ujar Efendi ke NTBSatu, Kamis, 9 Juli 2026, malam.
Efendi mengatakan, proses administrasi pencairan bantuan akan lebih dulu mereka selesaikan di Jakarta. Setelah itu, pihak sekolah segera memulai pembangunan.
“Tanggal 16 sampai 18 kami ke Jakarta untuk menyelesaikan Bimtek. Setelah pulang, kami langsung mulai bekerja,” katanya.
Ia juga memastikan pembangunan tidak akan membebani siswa maupun wali murid. Menurutnya, komite sekolah hanya perlu membantu dalam bentuk dukungan moral atau tenaga.
“Kalau bantuan dana dari wali murid tidak ada. Kalau dukungan moral atau tenaga mungkin bisa, tetapi kami tidak ingin membebani siswa,” jelasnya.
NTB Jangan Tunggu Gedung Roboh
Hadrian menilai, masih banyak sekolah di NTB yang berusia lebih dari 20 tahun dan membutuhkan rehabilitasi. Ia meminta pemerintah daerah tidak menunggu bangunan roboh seperti di SMAN 1 Lingsar sebelum mengajukan bantuan.
“Itu menjadi perhatian kami di Komisi X. Masih banyak sekolah di NTB yang usianya sudah lebih dari 20 tahun,” ujarnya.
Ia meminta seluruh kepala sekolah dan dinas pendidikan aktif mengajukan perbaikan karena pemerintah masih membuka kuota program revitalisasi.
“Saya meminta semua sekolah segera mengusulkan perbaikan. Jangan sampai kejadian seperti di SMAN 7 Mataram dan SMAN 1 Lingsar terulang lagi,” tegasnya.
71.800 Sekolah Masuk Program Revitalisasi
Hadrian menjelaskan, pemerintah menargetkan revitalisasi 71.800 satuan pendidikan sepanjang 2026. Jumlah itu terdiri atas 60 ribu sekolah dalam program reguler dan tambahan sekitar 11.800 sekolah. Program tersebut terbuka bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA hingga SMK.
“Semua sekolah bisa mengusulkan. Kepala dinas segera ajukan, nanti kami di Komisi X akan mengawal,” ujarnya.
Selain menyerahkan bantuan, Komisi X DPR RI juga akan bertemu Gubernur NTB dan jajaran pendidikan, untuk menyerap masukan terkait pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). (*)
