Lombok Barat (NTBSatu) – Puluhan hektare sawah warga Desa Labuhan Tereng, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, terdampak endapan Sungai Tibu. Kondisi itu membuat air sungai meluap ke lahan pertanian saat debit meningkat.
Kepala Dusun Tibu, Desa Labuhan Tereng, Khairul Umam mengatakan, sedimentasi membuat bentuk sungai hilang di bagian hilir. Akibatnya, tanggul sungai jebol dan air mengalir melewati lahan pertanian warga.
“Ya sungai itu sudah tertimbun bahkan sampai sudah tidak berbentuk sungai di bagian hilir. Yang mengakibatkan tanggul sungai jebol dan airnya melewati lahan pertanian sehingga sejak kurang lebih 20 tahun petani gagal panen,” kata Khairul kepada NTBSatu, Rabu, 16 September 2026.
Khairul menyebut, sedikitnya dua kelompok tani terdampak persoalan tersebut. Luas lahan sawah yang mengalami gangguan mencapai sekitar 50 hektare.
Selama bertahun-tahun, warga menghadapi risiko gagal panen akibat luapan air sungai. Persoalan itu juga menjadi keluhan yang terus masyarakat sampaikan kepada pemerintah.
Penantian Belasan Tahun
Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Barat dan Lombok Utara, H. Suharto mengatakan, warga telah memperjuangkan normalisasi sungai selama lebih dari 16 tahun.
Ia menyebut, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada Dusun Tibu. Warga Dusun Songkang dan Dusun Labuhan Tereng juga merasakan dampak kerusakan saluran Sungai Tibu.
Menurut Suharto, kerusakan itu berkaitan dengan aliran sungai yang berhulu dari kawasan pegunungan sekitar.
“Informasi dari masyarakat setempat sudah lebih dari 16 tahun mereka perjuangkan usulan kepada Pemerintah terhadap Normalisasi saluran sungai Tibu yang hilirnya tembus ke laut,” ujar Suharto kepada NTBSatu, Senin, 14 September 2026 kemarin.
Normalisasi Sungai Tembus 75 Persen
Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BBWS NT1) melakukan normalisasi Sungai Tibu itu saat ini. Pekerjaan tersebut mencakup saluran sungai sepanjang lebih dari 1.000 meter.
Suharto mengatakan, pengerjaan normalisasi telah mencapai lebih dari 75 persen. Ia menyebut, upaya tersebut berawal dari aspirasi masyarakat yang ia terima saat reses DPRD NTB.
“Normalisasi tersebut salah satu buah dari hasil Reses saya sebagai Anggota DPRD Provinsi NTB pada masa sidang tahun ini,” katanya.
Suharto menegaskan, normalisasi itu bukan bagian dari Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB. Ia menyebut, penyelesaian persoalan tersebut melibatkan komunikasi lintas lembaga.
Suharto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BBWS NTB untuk mendorong penanganan Sungai Tibu. Ia juga meminta dukungan Mori Hanafi, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem.
“Ini bukan pokir tapi perjuangan lintas lembaga dengan memanfaatkan keberadaan pak Mori Hanafi Anggota komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” tutup Suharto. (*)
