Dompu (NTBSatu) – Demo mahasiswa di depan Kantor Bupati Dompu pada Senin, 29 Juni 2026 kemarin, berujung ricuh. Massa aksi memaksa ingin bertemu dengan Bupati Dompu, Bambang Firdaus.
Dalam aksi itu, massa memaksa masuk. Hingga merusak sejumlah fasilitas di Kantor Bupati Dompu. Tidak sampai di situ, saat audiensi dengan Bupati, juga diwarnai kericuhan antara massa aksi dengan Bupati Dompu.
Pemerintah Kabupaten Dompu menyayangkan aksi tersebut. Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Dompu, Ardiansyah menegaskan, pemerintah daerah selalu terbuka terhadap aspirasi apa pun. Namun mengecam keras tindakan anarkis yang merusak fasilitas negara.
Ia mengaku, sejak awal pihak pemerintah termasuk dirinya dan Sekretaris Daerah (Sekda) sudah turun langsung ke gerbang luar untuk menerima massa aksi secara baik-baik. Namun, massa justru menolak berdialog di luar dan memilih menerobos masuk secara paksa.
“Kami sebagai pemerintah sesungguhnya setiap yang namanya penyampaian pendapat di muka umum, mau demo apa itu, kami siap selalu melayaninya, selalu siap menghadapinya, atau selalu siap berdiskusi, berdialog kapan pun,” ujarnya pada NTBSatu, Selasa, 30 Juni 2026.
Sesalkan Aksi Rusak Ruang Rapat Bupati
Menurut Ardiansyah, massa yang melompati pagar langsung hingga merangsek masuk ke ruang rapat Bupati Dompu. Di sana, mereka mengobrak-abrik ruangan dengan membalikkan dan melempar fasilitas yang ada.
“Mereka lari ke dalam, mereka sudah mulai beberapa balik meja rapat. Ada tiga, empat meja rapat itu diobrak-abrik ya,terbolak-balik tidak seperti posisi awal,” ungkapnya.
Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, pihak Kesbangpol bersama Satpol PP dan aparat kepolisian langsung mengambil tindakan tegas dengan memaksa massa keluar dari ruangan.
Langkah ini bertujuan mencegah kerusakan yang lebih parah, terlebih anggaran daerah saat ini sedang mengalami efisiensi.
Selain mengacak-acak ruang rapat, massa juga menendang dan merusak kaca pintu masuk utama kantor.
Ardiansyah juga meluruskan bahwa ketidakhadiran Bupati di kantor saat itu bukan karena menghindar, melainkan sedang menghadiri agenda dinas di Kecamatan Kempo.
Sesuai standar operasional (SOP), Bupati telah mendelegasikan penerimaan aspirasi tersebut kepada pejabat yang berada di tempat.
Ingatkan Karakter Daerah dan Budaya “Maja Labo Dahu”
Menanggapi ketegangan yang sempat terjadi antara massa dan petugas, Ardiansyah mengingatkan, tindakan kasar atau provokatif secara alamiah akan memicu reaksi defensif dari aparat yang menjaga keamanan di lapangan.
Ia meminta para mahasiswa untuk kembali merefleksikan nilai-nilai luhur budaya lokal seperti Maja Labo Dahu (malu dan takut) dalam menyuarakan pendapat.
Pihaknya berharap, mahasiswa meninggalkan metode anarkis seperti ini segera dan menggantinya dengan jalur komunikasi yang lebih elegan.
“Jadi saya berharap ya udahlah kita mulailah hilangkan budaya kekerasan, demo dengan anarkis. Kita dialog saja mencari solusi. Kita dengan kepala tenang. Kami pun senang kalau ada masukan, saran,” pungkas Ardiansyah. (*)
