Mataram (NTBSatu) – NTB Institute menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan dua program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Yaitu, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Lembaga kajian tersebut menilai evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola, bukan menghentikan program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat tersebut.
Direktur NTB Institute, Gunawan Albima mengatakan, program MBG dan Kopdes Merah Putih merupakan kebijakan strategis yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi kerakyatan.
“Program ini harus tetap dilanjutkan karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata kelolanya secara menyeluruh agar pelaksanaannya semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme,” tegasnya, Sabtu, 27 Februari 2026.
Ia mengatakan, MBG memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus mendukung peningkatan mutu pendidikan. Di sisi lain, program tersebut juga menciptakan efek berganda terhadap perekonomian melalui pembukaan lapangan kerja dan pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Berdasarkan data yang dihimpun NTB Institute, hingga pertengahan Juni 2026 telah beroperasi 27.208 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia dengan serapan tenaga kerja mencapai lebih dari 1,39 juta orang dan menjangkau sekitar 62,45 juta penerima manfaat. Sementara di Provinsi NTB telah tersedia 732 unit SPPG, sedangkan 75 unit lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
“Di NTB sendiri, pelaksanaan MBG diperkirakan telah menyerap sekitar 31.509 tenaga kerja dan menjangkau lebih dari 1,79 juta penerima manfaat,” jelasnya.
Meski demikian, Gunawan mengakui masih terdapat berbagai persoalan dalam implementasi program yang harus menjadi perhatian pemerintah. Ia menyoroti perlunya evaluasi terhadap proses rekrutmen pegawai, standar operasional dapur, kelayakan fasilitas, efektivitas penggunaan anggaran hingga berbagai dugaan penyimpangan yang sempat mencuat ke publik.
“Setiap kekurangan harus dijadikan bahan evaluasi untuk penyempurnaan program. Jangan sampai persoalan teknis justru menghilangkan manfaat besar yang sudah dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain MBG, NTB Institute juga menyatakan dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu strategi memperkuat ekonomi berbasis desa. Program tersebut dinilai mampu membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini telah terbentuk 83.363 Koperasi Merah Putih di Indonesia, sementara di NTB terdapat 1.172 koperasi yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan dengan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 29.150 orang.
Ia menilai, keberadaan MBG dan Kopdes sangat relevan bagi NTB yang masih memiliki sejumlah wilayah dengan karakteristik tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“NTB membutuhkan program yang mampu mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal implementasi kedua program ini secara objektif dan konstruktif agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” tutup Gunawan. (*)
