Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama puncak musim kemarau 2026.
Kesiapsiagaan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhut) 2026. Kegiatan itu berlangsung di Lapangan Rest Area Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Kamis, 13 Agustus 2026.
Sebanyak 350 peserta yang melibatkan unsur pemerintah, TNI-Polri, pengelola kawasan hutan, masyarakat, hingga mitra pembangunan itu menghadiri apel yang mulai sekitar pukul 08.40 Wita.
Sekda NTB, Abul Chair yang mewakili Gubernur NTB bertindak sebagai pembina apel. Sementara Komandan Apel oleh Astan W., S.H., M.H., dengan Perwira Apel I Gusti Swartika, S.H.
Dalam amanatnya, Abul Chair menegaskan apel siaga bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Melainkan upaya memastikan seluruh unsur siap menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau.
“Apel siaga ini hari ini mengusung tema satu semangat cegah kebakaran serta lestarikan hutan dan lingkungan NTB,” ucapnya.
Menurutnya, kesiapsiagaan harus mulai sebelum bencana terjadi. Karena itu, pemerintah memastikan personel, sistem komando, mekanisme koordinasi. Termasuk sarana dan prasarana pengendalian kebakaran berada dalam kondisi siap operasional.
Mulai dari kendaraan operasional, pompa pemadam, alat komunikasi, perlengkapan pemadaman hingga alat pelindung diri diminta dipastikan siap digunakan untuk memberikan respons cepat apabila terjadi kebakaran.
Luas Karhutla NTB Capai 8.895 Hektare
Dalam amanat tersebut juga, Abdul Chair menyampaikan data luas kebakaran hutan dan lahan di NTB yang mengalami peningkatan sepanjang 2026.
Luas karhutla di NTB periode Januari hingga 20 Juli 2026 meningkat dari 5.759,19 hektare menjadi 8.895,43 hektare.
Kondisi tersebut menempatkan NTB di peringkat keenam nasional. Kemudian masuk dalam jajaran 10 provinsi dengan tingkat kerawanan serta luas karhutla terbesar di Indonesia.
Ia menilai, ancaman tersebut semakin serius dengan kondisi iklim pada 2026. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino berpotensi menyebabkan kondisi yang lebih kering. Lalu, penurunan curah hujan, dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Puncak musim kemarau di NTB diproyeksikan terjadi pada Agustus 2026.
Karena itu, pemerintah menilai perlu langkah aktif dan terencana dengan mengerahkan seluruh unsur, termasuk pemerintah, TNI-Polri, masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (NGO), dan dunia usaha.
“Tahun 2026 menjadi momentum yang sangat krusial untuk memperkuat kembali komitmen, menyatukan langkah, mengesampingkan ego sektoral per instansi masing-masing,” demikian amanat tersebut.
Libatkan Masyarakat
Pengendalian karhutla, lanjutnya, tidak mungkin oleh satu institusi. Kolaborasi seluruh unsur pemerintahan, aparat keamanan, pengelola kawasan hutan dan masyarakat menjadi kunci dalam pencegahan maupun penanganan kebakaran.
Pada pukul 09.45 Wita, peserta kemudian menyaksikan simulasi pemadaman kebakaran hutan yang diperagakan tim Manggala Agni Balai Dalkarhut Jabalnusra. Kegiatan berlanjut dengan foto bersama dan ramah tamah. (*)
