Empat Bulan Molor, Gubernur Iqbal Tinjau Langsung Proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk
Mataram (NTBSatu) – Pengerjaan proyek jalan Lenangguar-Lunyuk Kabupaten Sumbawa memasuki tahap akhir. Setelah perpanjangan waktu (adendum) hingga tiga kali.
Berdasarkan kontrak, harusnya proyek Rp19 miliar ini selesai Desember 2025 lalu. Namun, hingga memasuki Mei 2026, masih tahap pengerjaan. Alasan keterlambatannya, kondisi cuaca di kawasan tersebut sering diguyur hujan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, meninjau langsung pengerjaan proyek jalan tersebut, Sabtu, 9 Mei 2026.
Dalam peninjauannya, Gubernur Iqbal melihat langsung kondisi badan jalan, titik rawan longsor, sistem drainase, hingga proses penguatan lereng yang masih berlangsung di sejumlah titik.
Ruas Lenangguar–Lunyuk merupakan salah satu jalur strategis penghubung wilayah selatan Kabupaten Sumbawa yang menopang mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian antarwilayah.
“Ke depan, embangunan infrastruktur jalan di NTB harus berbasis mitigasi risiko dan perlindungan konektivitas ekonomi masyarakat,” tegas dia.
Di lapangan, sejumlah alat berat tampak melakukan penataan badan jalan, pembersihan material longsor, pemasangan bronjong, serta pembangunan saluran drainase pada titik-titik yang dinilai rawan pergeseran tanah.
Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini menegaskan, kontraktor harus mempercepat seluruh proses penanganan dan targetnya harus rampung pada akhir Mei 2026.
“30 Mei ini harus bisa selesai semua. Jangan sampai lewat lagi. Kalau bisa akhir bulan ini sudah siap,” tegasnya.
Saat meninjau salah satu titik longsor, Iqbal menyoroti kondisi lereng yang labil sebagai penyebab utama kerusakan badan jalan di sejumlah lokasi.
“Kalau melihat struktur jalan di sini, persoalan utamanya ada pada lereng yang labil. Longsor menimbun badan jalan dan mengganggu akses masyarakat. Karena itu titik-titik rawan harus kita petakan dan tangani lebih dulu,” ujarnya.
Kerusakan Jalan Akibat Minimnya Saluran Air
Menurut dia, pembangunan jalan tidak lagi cukup hanya berfokus pada pengaspalan badan jalan, tetapi harus memperhitungkan aspek mitigasi bencana, sistem drainase, dan karakter geografis wilayah.
Ia menilai, banyak kerusakan jalan selama ini terjadi akibat minimnya saluran air dan lemahnya antisipasi terhadap potensi longsor.
“Sekarang ini drainase wajib dalam desain jalan. Jangan hanya membangun badan jalannya saja, tetapi juga harus menghitung aliran air, kondisi lereng, dan risiko longsor di sekitarnya,” katanya.
Ia juga meminta pengawas jalan tidak hanya memantau kondisi permukaan jalan, tetapi ikut menghitung potensi kerusakan di sisi kiri dan kanan ruas jalan yang dapat membahayakan masyarakat.
“Kalau kerusakan mendapat penanganan sejak awal, biayanya tidak besar. Tapi kalau kita biarkan sampai parah, anggarannya bisa ratusan juta bahkan miliaran rupiah,” ujarnya.
Selain fokus pada aspek mitigasi, Iqbal menegaskan, keberadaan ruas jalan Lenangguar–Lunyuk sangat penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat, terutama distribusi hasil pertanian dari wilayah selatan Sumbawa.
Ia bahkan meminta percepatan penanganan pada salah satu titik badan jalan, karena membahayakan kendaraan pengangkut hasil panen masyarakat.
“Ini berbahaya untuk pengendara, apalagi saat panen raya ketika truk pengangkut hasil pertanian melintas. Kalau bisa besok sudah mulai persiapannya dan minggu depan mulai pengerjaannya,” tegasnya.
Pastikan Percepatan Pekerjaan
Menindaklanjuti arahan tersebut, jajaran teknis Dinas PUPR NTB memastikan percepatan pekerjaan di lapangan sesuai target penyelesaian akhir Mei 2026.
Selain percepatan penanganan, Gubernur juga menegaskan komitmennya memperkuat sistem pemeliharaan jalan provinsi. Salah satunya melalui dukungan anggaran dan pengadaan alat pemeliharaan secara bertahap.
Menurutnya, anggaran pemerintah seharusnya lebih banyak digunakan untuk membuka konektivitas baru dan memperkuat akses ekonomi masyarakat. Bukan terus-menerus habis untuk memperbaiki kerusakan yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal.
“Lebih baik anggaran kita pakai membuka keterhubungan wilayah dan memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian,” katanya. (*)




