Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, tengah menyiapkan pengembangan sistem transportasi publik terintegrasi. Termasuk, penerapan pembayaran nontunai dan pembangunan koridor antar destinasi wisata.
Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar menyampaikan, Pemprov bersama pemerintah kabupaten dan kota sedang melakukan pendampingan penerapan sistem transportasi terpadu.
“Sedang penerapan aplikasinya, cuma ada perangkat yang harus dipenuhi, sistem yang diinstal, baru jaringannya. Sistemnya ini disambung ke pusat,” ujarnya kepada NTBSatu, belum lama ini.
Pihaknya berharap, sistem tersebut mampu mendukung pembayaran nontunai agar layanan menjadi lebih praktis dan modern. Sehingga, dapat menjadi pendukung dalam membangun layanan transportasi publik.
Pada sektor pariwisata, pemerintah juga menyiapkan koridor transportasi antar destinasi wisata. Memungkinkan masyarakat atau wisatawan menggunakan satu tiket untuk mengakses beberapa destinasi.
“Sedang kita persiapkan koridornya. Jadi, satu tiket untuk satu destinasi dan satu tiket untuk sehari,” katanya.
Moda transportasi yang disiapkan nantinya diproyeksikan menggunakan kendaraan berukuran sedang, dengan armada bus listrik. “Kita berharap bisa yang listrik. Karena sekarang bahan bakar fosil harganya tinggi, karena situasi geopolitik di Timur Tengah,” katanya.
Prioritaskan Penerapan di Kota Mataram
Terkait pengembangan transportasi publik, pemerintah akan lebih dahulu memprioritaskan kawasan perkotaan, khususnya Kota Mataram.
“Sekarang kita mulai merasakan kemacetan-kemacetan di berbagai titik, seperti Rembiga. Kami juga sedang melakukan pengkajian untuk pengaturannya seperti apa, kita sudah ketemu polanya, skemanya nanti seperti apa tinggal kita koordinasikan,” katanya.
Pihaknya akan menggandeng sejumlah pihak seperti Dinas PUPR, PLN, hingga Pemerintah Kota Mataram dalam penyusunan skema penanganan masalah tersebut.
Ervan juga mengapresiasi keberadaan bus kota gratis di Mataram. Ia menilai, langkah ini menjadi edukasi bagi daerah lain untuk mengurangi penumpukan kendaraan dan masyarakat untuk mulai menggunakan transportasi publik.
“Kita berharap ada transportasi publik yang memadai dan aman,” ungkapnya.
Ke depan, pemerintah ingin menghadirkan layanan yang tepat waktu dan nyaman, agar masyarakat mulai beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Dengan begitu, kepadatan di sejumlah arus lalu lintas dapat terurai sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (Arum)
