Mataram (NTBSatu) – Persatuan Pemuda Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan, fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab negara yang wajib dipenuhi sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Ketua Persatuan Pemuda NTB, Wawan Wiranto mengatakan, negara tidak boleh hanya menjadikan persoalan kemiskinan dan anak terlantar sebagai sekadar wacana. Menurutnya, pemerintah harus hadir melalui kebijakan nyata yang mampu menjamin hak dasar masyarakat kurang mampu.
“Fakir miskin dan anak terlantar bukan beban masyarakat semata, melainkan tanggung jawab bersama yang utama ada di pundak negara. Negara wajib hadir memberikan perlindungan, akses kebutuhan pokok, pendidikan, hingga kesehatan yang layak. Agar mereka tidak terpinggirkan,” kata Wawan, Kamis, 14 Mei 2026.
Ia menilai, hingga saat ini masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan dan pendampingan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut membuat kelompok rentan, terutama anak-anak terlantar dan anak dari keluarga miskin, berisiko putus sekolah. Serta, kehilangan kesempatan memperoleh masa depan yang lebih baik.
Karena itu, Persatuan Pemuda NTB meminta pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di NTB, memperbaiki sistem pendataan masyarakat penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Selain itu, organisasi kepemudaan tersebut juga mendorong perluasan jangkauan program bantuan sosial. Serta, pembangunan lembaga pembinaan yang lebih manusiawi dan terpadu bagi kelompok rentan.
“Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Negara harus hadir sebagai pelindung. Jika kelompok rentan ini terjamin haknya, maka terciptalah keadilan sosial yang sesungguhnya bagi seluruh rakyat NTB,” ujarnya.
Persatuan Pemuda NTB juga menyatakan, siap mengawasi sekaligus mendukung program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan memastikan masa depan anak-anak terlantar tetap terjamin dengan baik. (Caca)
