Mataram (NTBSatu) – Mencuat mengenai pencairan bantuan sosial yang terjadi sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sejumlah pihak mengkritik langkah ini, menyebutnya sebagai tindakan yang dapat memengaruhi opini publik menjelang pemilihan.
Berdasarkan data resmi, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu dalam jumlah yang signifikan.
Namun, sebagian kalangan berpendapat bahwa pencairan ini seharusnya tidak bersinggungan dengan momen politik krusial seperti Pilpres.
Beberapa analis politik menilai bahwa pencairan bantuan sosial sebelum Pilpres dapat memicu persepsi bahwa pemerintah memanfaatkan program kesejahteraan sebagai alat politik.
Kritik ini muncul dengan pertanyaan apakah pencairan tersebut benar-benar dilakukan untuk kepentingan rakyat ataukah sekadar strategi politik.
Para pengamat menekankan pentingnya menjaga independensi program-program kesejahteraan dari konteks politik, guna memastikan keadilan dan transparansi.
Sementara pihak pemerintah menyatakan bahwa pencairan tersebut adalah bagian dari komitmen mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, banyak yang menuntut agar pendekatan ini tidak terkait secara langsung dengan agenda politik.
Kebijakan Pemerintah seperti ini tidak hanya terjadi kali ini. Namun pada pilpres 2019 juga pernah di terjadi.
Pada tahun 2019 Total anggaran pemerintah yang digelontorkan untuk pos bantuan sosial hingga mencapai Rp37 triliun, atau 36,2 persen terhadap APBN 2019.
Baca Juga: Menteri ATR Serahkan Sertifikat Konsolidasi Tanah di Lombok Barat
Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat, atau 106,6 persen terhadap realisasi bantuan sosial kuartal I-2018 yang hanya Rp17,9 triliun.
Artinya pada tahun 2019, pemerintah menggenjot pemberian bantuan sosial di awal tahun anggaran. Sebagai informasi, pada tahun 2019 Indonesia menggelar pesta demokrasi terbesar, yaitu pemilihan presiden.
Sementara itu pada tahun 2024 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bantuan sosial yang beragam. Berikut ini sejumlah bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi pada 2024 dengan total nilai Rp79,19 triliun.
- BLT El Nino
Akibat musim kemarau berkepanjangan, pemerintah menyalurkan bantuan bernama Bantuan Langsung Tunai atau BLT El Nino ke 18,8 juta KPM. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan penyaluran BLT El Nino tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat karena kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Adapun, nilainya mencapai Rp 400.000 per KPM.
“BLT El Nino ini digunakan karena ada kenaikan barang, beras yang naik dikit, ini dipakai untuk nutup itu,” ungkap Presiden beberapa waktu lalu.
Jokowi meyakini daya beli masyarakat akan meningkat setelah penyaluran BLT El Nino selesai dilakukan. Saat ini, penyaluran BLT El Nino masih terus dilakukan kepada sekitar 18 juta penerima manfaat.
“Setelah penyalurannya selesai akan kelihatan daya beli rakyat akan meningkat seperti apa,” ungkap Presiden.
- Bantuan Pangan Beras
Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa bantuan pangan beras 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023 dan akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga bulan Maret 2024.
“Jadi nanti bulan Januari, Februari, Maret (2024) diberikan lagi ya,” kata Jokowi mengutip keterangan, Senin (4/12/2023).
- PKH
Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan diteruskan pada tahun 2024. PKH dibagikan secara bertahap, tepatnya 4 tahap dalam satu tahun.
Tahap 1 dibagikan bulan Januari-Maret, kemudian tahap 2 dan 3 pada April-Juni dan Juli-Oktober. Sementara itu, tahap 4 pada Oktober hingga Desember.
