Mataram (NTBSatu) – Sebuah unggahan berisi lembaran soal ujian yang memuat narasi diskriminatif terhadap Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara menjadi perbincangan hangat. Unggahan ini langsung memicu gelombang protes luas dari masyarakat.
Kini, Pemerintah Lombok Utara sedang mengusut secara intensif dokumen cetak yang menyudutkan kelompok masyarakat tersebut, guna mencegah meluasnya kegaduhan di masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi, informatika, dan Statistik (Kominfotik) Kabupaten Lombok Utara, Haerul Anwar menegaskan, pemerintah sedang menelusuri sumber dokumen tersebut.
“Kita sedang atensi bersama Dikbudpora untuk mencari informasi dari mana sumber soal tersebut. Kita sangat menyayangkan kenapa ada soal seperti itu. Itu mengakibatkan ketersinggungan bagi masyarakat,” ujarnya, kepada NTBSatu, Rabu, 10 Juni 2026.
Sebelumnya, kegaduhan bermula saat sebuah dokumen cetak bertajuk “Kumpulan Soal Pengetahuan Umum disertai dengan Pembahasan”. Khususnya pada soal nomor 29, yang langsung menuai kecaman masyarakat.
“Salah satu aliran sesat melakukan aktivitasnya dengan mengikuti ritual tertentu dengan bertelanjang, bertukar pasangan serta meminum minuman keras terdapat di kecamatan?,” bunyi soal nomor 29 tersebut.
Selanjutnya, dalam lembaran itu memuat kunci jawaban secara eksplisit yakni Bayan.
Narasi ini langsung memicu gelombang protes keras dari masyarakat adat dan warga Lombok Utara. Mereka menilai pertanyaan tersebut sebagai bentuk fitnah yang melanggar sosiokultural Bayan.
Atensi Pemerintah dan Penelusuran Sumber
Arus penolakan dan sentimen kontra yang meluas di jagat maya mendapat respons dari pemerintah setempat. Haerul menyatakan, akan memberikan perhatian penuh pada kasus ini.
Saat ini, ia mengaku sedang fokus melakukan investigasi untuk mengecek asal-usul lembar soal tersebut. Tujuannya untuk memastikan apakah dokumen tersebut berasal dari instansi resmi, pihak swasta, atau oknum tertentu.
Oleh karena itu, Haerul mengambil langkah cepat tersebut untuk meredam potensi konflik horizontal di tengah masyarakat.
Masyarakat juga menyayangkan beredarnya narasi tersebut di ruang publik. Salah satu akun Facebook bernama Raden Riko Agustian, mengkritik keras konten materi ajar tersebut.
“Mirisnya dunia pendidikan kalau yang isinya menjustifikasi dan menyudutkan orang. Bukan malah mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi malah mengajarkan sesuatu yang membuat permusuhan antara anak bangsa,” tulisnya, Selasa, 9 Juni 2026.
Desakan Evaluasi Kurikulum Lokal
Dengan munculnya materi tersebut, banyak pihak menilai insiden ini merefleksikan lemahnya sistem penyaringan materi ajar dan soal ujian sebelum menyebar.
Di sisi lain, adanya soal yang menjustifikasi sebuah wilayah dengan stigma negatif, sangat bertentangan dengan misi utama pendidikan nasional dalam merawat kebinekaan.
Haerul berharap, proses penelusuran ini bisa selesai dalam waktu singkat, agar tidak menyisakan ruang bagi spekulasi liar. Ia juga meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penanganan sepenuhnya pada instansi berwenang.
“Kita berharap semoga secepatnya bisa tertangani sehingga tidak menimbulkan kegaduhan,” pungkasnya. (*)
