Mataram (NTBSatu) – Robohnya sejumlah ruangan di SMAN 1 Lingsar dan SMAN 7 Mataram beberapa waktu lalu memicu sorotan DPRD NTB, khususnya terhadap pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024. Pasalnya, proyek yang dibiayai melalui skema tersebut hingga kini masih bergulir dalam proses hukum.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mempercepat penyelesaian persoalan tersebut. Ia khawatir, keterlambatan pemanfaatan ruang kelas baru justru memperbesar risiko munculnya kasus serupa di sekolah lain.
“Kami tidak ingin menunggu sekolah lain roboh. Pemerintah harus segera mencari jalan keluar untuk persoalan DAK 2024 ini,” ujarnya kepada NTBSatu, Rabu, 10 Juni 2026.
Sudirsah mengatakan, Gubernur NTB telah menyampaikan rencana perizinan kepada Kejaksaan Tinggi NTB, agar ruang kelas baru dari proyek DAK 2024 bisa dimanfaatkan. Saat ini, sejumlah bangunan masih belum dapat digunakan karena proses hukum masih berjalan.
“Pak Gubernur sudah menyampaikan rencana itu. Beliau ingin ruang kelas yang sudah selesai dibangun bisa segera dipakai siswa,” kata legislator dari Partai Gerindra tersebut.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Banyak sekolah masih membutuhkan tambahan ruang belajar yang layak. Ia menilai, pemanfaatan ruang kelas baru dapat mengurangi beban sekolah yang saat ini menggunakan bangunan tua.
“Kasihan siswa kalau terus belajar di bangunan yang kondisinya mengkhawatirkan,” ujarnya.
Fokus Kualitas Bangunan
Meski demikian, Sudirsah mengingatkan pemerintah tidak hanya fokus menyelesaikan persoalan hukum. Ia meminta, pemerintah juga memperketat pengawasan kualitas bangunan sekolah.
“Kita harus memastikan setiap pembangunan sekolah memiliki kualitas yang baik,” tegasnya.
Menurutnya, standar konstruksi sekolah di NTB harus menyesuaikan kondisi daerah yang rawan gempa. Ia menyebut, kualitas bangunan menjadi faktor penting untuk mencegah kejadian serupa terulang.
“Bangunan sekolah harus sesuai dengan karakter wilayah NTB yang sering mengalami gempa,” katanya.
Apresiasi Cepat Tanggap Pemprov
Sudirsah juga mengapresiasi langkah cepat Pemprov NTB dalam merespons setiap insiden bangunan sekolah yang roboh. Ia mencontohkan respons Gubernur NTB saat meninjau langsung SMAN 7 Mataram sebelumnya.
“Pemerintah sudah menunjukkan respons cepat. Tetapi kita tetap perlu evaluasi menyeluruh,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB, Syamsul Hadi mengaku, banyak sekolah di NTB memiliki usia bangunan yang sama dengan SMAN 1 Lingsar. Karena itu, ia telah meminta seluruh kepala sekolah memeriksa kondisi bangunan masing-masing.
“Kalau ada ruang yang berbahaya, lebih baik kosongkan dulu. Jangan menunggu kejadian baru bergerak,” kata Syamsul.
DPRD NTB menilai robohnya SMAN 1 Lingsar harus menjadi alarm bagi pemerintah. Selain memetakan sekolah tua, pemerintah juga perlu menuntaskan persoalan DAK 2024 agar ruang kelas baru dapat segera siswa dan guru manfaatkan. (*)
