Mataram (NTBSatu) — Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mengingatkan para pelaku usaha, khususnya pengelola penginapan, untuk menjaga etika dalam memasarkan produk dan jasa.
Imbauan ini muncul setelah sejumlah akun penginapan di media sosial menggunakan narasi promosi yang menuai sorotan masyarakat.
Wakil Wali Kota Mataram, TGH Mujiburrahman, meminta pelaku usaha lebih berhati-hati memilih kata dan pesan promosi, terutama di era media sosial yang membuat informasi menyebar sangat cepat.
“Sekarang ini dengan media sosial, satu huruf saja cepat menyebar. Apalagi kata-kata yang dalam konotasi negatif seperti itu. Supaya semua pihak yang ingin melakukan promosi-promosi di Kota Mataram ini menggunakan narasi-narasi yang baik, narasi yang sehat, tidak bertentangan dengan etika dan pesan-pesan agama,” ujarnya, Kamis, 4 Juni 2026.
Narasi Promosi Pelaku Usaha Penginapan Terkesan Vulgar
Penelusuran NTBSatu pada sejumlah media sosial, seperti Instagram dan TikTok, menemukan sejumlah hotel melati memasarkan kamar mereka dengan narasi yang tidak pantas dan terkesan vulgar.
Salah satu akun promosi menulis, “Yang mau gaya bebas, check-in nya juga harus bebas, ini mimin kasih hotel bebas Lombok. Di sini bebas mau gaya bebas apa saja, enggak perlu takut razia, enggak perlu deg-degan, karena di sini privasi dan keamanan nomor 1. Masuk tenang, keluar juga senyum-senyum”.
Hotel melati lain di Jalan Pejanggik, Mataram, juga memakai narasi serupa.
Dalam video promosinya tertulis, “Daripada bekarongan (aktivitas seksual atau bersetubuh, red) di semak-semak, mending di sini saja, di semak-semak nanti digerebek, di sini nyaman damai sentosa. Enggak takut digerebek, bikin enak seharian, cuma Rp170 ribu saja.”
Mujiburrahman menegaskan, pemerintah akan terus mengingatkan pelaku usaha agar tidak mengabaikan norma dan etika dalam promosi. Jika pelaku usaha mengabaikan imbauan tersebut, pemerintah akan mempertimbangkan langkah lanjutan.
“Kita saling mengingatkanlah. Otomatis kalau tidak mau memperhatikan saran-saran pemerintah, ya yang namanya sanksi tentu menjadi pertimbangan. Karena kita tidak ingin ada dampak-dampak negatif di luar dari apa yang mereka maksudkan,” tegasnya.
Menurut Mujiburrahman, perkembangan teknologi dan media sosial ikut memengaruhi cara pelaku usaha memasarkan produknya. Namun pemerintah tetap harus menjaga agar kebebasan berekspresi tidak melampaui batas.
“Bebas atau tidak, itu dampak daripada perkembangan zaman. Tetapi kehadiran pemerintah tetap untuk mengendalikan semua itu sekuat kemampuan kita, supaya tidak kebebasan yang kebablasan. Kita akan terus berusaha untuk kebaikan dan perbaikan ke depan,” pungkasnya. (*)
