Mataram (NTBSatu) – Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir, meminta seluruh kontingen tidak lagi melampiaskan protes pertandingan langsung kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB. Ia menegaskan, setiap persoalan teknis harus selesai terlebih dahulu melalui pengurus cabang olahraga (cabor).
Pernyataan itu muncul setelah sejumlah pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB 2026 terjadi kericuhan dan protes terhadap keputusan wasit.
“Kalau ada masalah, protes ke saya selaku ketua cabor, jangan ke KONI,” kata Muzihir, Rabu, 22 Juli 2026, usai paripurna DPRD.
Ketua Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) NTB itu menilai, KONI tidak menangani langsung jalannya pertandingan. Karena itu, setiap sengketa seharusnya menjadi tanggung jawab pengurus cabor masing-masing.
“Kalau pertandingan, jangan ke KONI. Terlalu jauh hubungannya antara KONI dengan ketua cabor,” ujarnya.
Ia memastikan pengurus cabor memiliki kewenangan memeriksa laporan, mengevaluasi keputusan wasit, hingga menjatuhkan sanksi bila ditemukan pelanggaran. “Nanti saya periksa wasitnya. Kalau memang bermasalah, kita pecat wasitnya,” tegasnya.
FORKI NTB Datangkan Dewan Juri Nasional
Sebagai ketua FORKI NTB, Muzihir mengaku telah mengantisipasi potensi konflik di cabang karate sejak awal kompetisi. Ia mendatangkan ketua dewan juri dari tingkat nasional beserta dua dewan juri lainnya menggunakan anggaran organisasi.
Langkah itu ia ambil untuk menjaga objektivitas penilaian pertandingan. Menurutnya, karate NTB memiliki 29 wasit dan juri yang berasal dari berbagai daerah. Kondisi itu berpotensi memunculkan keberpihakan kepada kontingen asal masing-masing.
“Makanya saya datangkan ketua dewan juri dari pusat supaya ada penetralisir,” katanya.
Ia berharap, kehadiran dewan juri nasional dapat memperkuat kepercayaan atlet terhadap hasil pertandingan.
Jangan Jadikan Porprov Arena Konflik
Muzihir juga mengingatkan seluruh atlet, ofisial, dan pendukung agar mampu mengendalikan emosi selama pertandingan. Ia menilai, kemenangan memang penting, tetapi sportivitas jauh lebih bernilai.
“Olahraga itu untuk membuat kita senang, bukan untuk berkelahi,” ujarnya.
Ia berharap kericuhan yang sempat terjadi menjadi pelajaran bagi seluruh cabang olahraga menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
“Jangan sampai nanti di PON masih terjadi kejadian seperti ini,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah pertandingan Porprov XII NTB memicu ketegangan. Kericuhan terjadi pada final bola voli putra antara Lombok Barat dan Dompu, serta laga sepak bola Kota Bima melawan Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu, beberapa cabang olahraga juga menghadapi protes administratif, termasuk balap sepeda BMX dan drum band. (*)
