Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Pemkab Sumbawa Barat Utus 90 Pejabat Struktural Ikuti Diklat Kepemimpinan
Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat mengikutsertakan puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.
Keikutsertaan puluhan ASN ini sebagai wujud komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Rincian dari total target pengembangan kompetensi tahun anggaran 2026 ini mencakup 90 orang pejabat. Berasal dari tiga level kepemimpinan struktural. Seluruh peserta dipastikan akan melaksanakan pelatihan secara bertahap.
Kepala BKPSDM KSB, Agusman, S.Pt. mengungkapkan, komposisi peserta secara keseluruhan meliputi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sebanyak 40 orang dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sebanyak 40 orang.
“Kita dari pengawas itu tahun ini 40 orang. Kemudian pejabat administrator 40 orang,” ujar Agusman, kepada NTBSatu, Rabu, 3 Juni 2026.
Sementara itu, 10 orang sisanya merupakan jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama (JPT) eselon II. Pemkab Sumbawa mengutus Staf Ahli Bupati, Kasat Polisi Pamong Praja, Sekretaris DPRD, hingga sejumlah kepala dinas dan badan.
“Kemudian ada lagi yang pejabat pimpinan tingginya di pendidikan dan pelatihan 10 orang, terdiri dari kepala dinas, kepala badan, dan sekwan,” tambah Agusman.
Kegiatan pengembangan kompetensi bagi jajaran pejabat eselon II ini diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi NTB di Wisma Tambora Kantor BPSDMD Provinsi NTB, Selasa, 2 Juni 2026.
Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, membuka langsung kegiatan tersebut. Dengan penyampaian sambutan arahan dari Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri.
Pada tahun anggaran 2026 ini, rangkaian kediklatan pimpinan tertinggi tersebut mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif dalam Mengelola Agenda Strategis Daerah untuk Mewujudkan Resiliensi Tata Kelola Pemerintahan Daerah”.
Pelatihan Kepemimpinan Sangat Krusial
Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII ini, jadwalnya berlangsung cukup panjang. Mulai 2 Juni hingga 26 September 2026.
Pemberangkatan 10 pejabat pimpinan tinggi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Sumbawa Barat Nomor B.800.1.4.1/274/BKPSDM/2026. Rombongan ini telah mengikuti tahapan pembelajaran On Campus I (Klasikal) sejak Selasa, 2 Juni 2026.
Agusman menyatakan komitmen Pemda KSB dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik ini sengaja menyasar para pejabat struktural secara merata. Langkah tersebut agar penguatan kapasitas tidak hanya berfokus pada level pimpinan puncak, melainkan menyentuh seluruh roda penggerak birokrasi secara berkeadilan.
“Komitmen Pemda KSB dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik ini menyasar para pejabat struktural secara merata dan bertahap,” tegasnya.
Manajemen kepegawaian memastikan seluruh rangkaian kediklatan kepemimpinan tersebut tengah berjalan bersamaan dan beruntun saat ini. Penguatan kompetensi pada setiap jenjang harus secara berkala demi menjaga keselarasan roda pelayanan publik di setiap instansi.
Ia menilai, pelatihan kepemimpinan ini sangat krusial bagi para pejabat struktural untuk menjawab berbagai tantangan global dan domestik yang kian kompleks. Ia berharap, melalui program ini, para pimpinan publik mampu membaca perubahan serta mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
Tingkatkan Kapabilitas ASN
Harapannya, melalui pendidikan dan pelatihan ini para pejabat dapat meningkatkan kompetensi serta kapabilitas kepemimpinan dalam menakhodai instansi masing-masing. Targetnya, output dari pendidikan ini mampu melahirkan inovasi baru yang berdampak langsung pada akselerasi pembangunan daerah.
Secara kualitas dan kuantitas, pemkab menginginkan adanya lonjakan performa yang signifikan dari para aparatur sipil negara pascapelatihan. Hal tersebut menjadi bagian dari visi besar daerah dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif.
“Harapannya, kualitas secara kualitas dan secara kuantitas ASN kita semakin baik pelayanannya terhadap masyarakat,” ujarnya.
Peningkatan mutu ini nantinya akan diukur dari bagaimana para pejabat mengaktualisasikan ilmu yang didapat pada tingkat kerja masing-masing. Pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan publik menjadi indikator utama keberhasilan dari investasi pendidikan ini.
Seluruh pembiayaan rangkaian pendidikan dan pelatihan kepemimpinan aparatur ini bersumber penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui BKPSDM KSB.
Pemkab Sumbawa Barat berharap para peserta dapat menyerap ilmu dengan maksimal selama proses kediklatan berjalan. (*)
