Mataram (NTBSatu) – Muhammadiyah secara resmi membangun Sekolah Konservasi pertama di Indonesia, yang berbasis di Manokwari, Papua Barat, pada Kamis, 28 Mei 2026.
Langkah tersebut sebagai respons nyata terhadap polemik kerusakan lingkungan dan deforestasi yang belakangan ini terus menyita perhatian publik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI sekaligus Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyatakan, konsep sekolah ini sangat baik.
“Ini selaras dengan arah kebijakan pemerintah dalam membangun generasi yang unggul sekaligus memiliki kesadaran menjaga alam,” tegasnya, Kamis, 28 Mei 2026.
Ia menilai, inisiatif pembangunan SMA Muhammadiyah Conservation (SMAMCO) sejalan dengan keresahan dalam film dokumenter “Pesta Babi”.
Sebagai informasi, Pesta Babi merupakan sebuah karya yang menyoroti terkikisnya ruang hidup dan hutan adat masyarakat Papua akibat ekspansi industri.
Menjawab Tantangan Film ‘Pesta Babi’ Lewat Edukasi
Jika dalam film dokumenter Pesta Babi memotret dampak hilangnya ekosistem hutan terhadap ketahanan pangan dan kebudayaan masyarakat adat. Sementara itu, SMAMCO justru lahir sebagai langkah mitigasi konkret melalui jalur formal.
Organisasi ini mendesain sekolah tersebut untuk melahirkan generasi muda yang memiliki kesadaran ekologis serta keahlian dalam merawat alam.
Melalui kurikulum hasil kolaborasi bersama EcoBhinneka Muhammadiyah dan WWF-Indonesia, para siswa akan belajar memadukan nilai sains dan kearifan lokal.
Langkah ini merupakan jawaban atas kekhawatiran yang ada dalam film dokumenter tersebut, dengan mendorong masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam menjaga tanah mereka.
Sinergi dan Mitigasi Ekologis
Sekolah ini tidak bertujuan untuk memperuncing polemik regulasi, melainkan sebagai bentuk kontribusi masyarakat sipil dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
Muhammadiyah menjelaskan, membangun sekolah ini atas dua kesadaran utama. Pertama, kesadaran teologis untuk menjaga bumi. Kedua, kesadaran ekologis lokal yang terinspirasi dari falsafah masyarakat Arfak dalam menjaga hutan.
Melalui dukungan sinergis dari Pemerintah Daerah, Forkopimda, dan tokoh adat setempat, lembaga ini merupakan salah satu presedan penting penanganan krisis iklim di Papua membutuhkan aksi kolaboratif nyata di lapangan. (*)
