Jakarta (NTBSatu) – Koordinator aksi mahasiswa yang juga Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi, mengungkapkan hasil dialog dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.
Menurut Abdi, Gibran mencatat berbagai tuntutan mahasiswa dalam pertemuan tersebut sebagai bahan evaluasi sejumlah kebijakan pemerintah.
“Dia akan mencatat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya tadi, mencatat poin-poin yang harus Bapak Wakil Presiden ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini. Tentunya MBG dan KDMP,” kata Abdi, mengutip YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Senin, 16 Juni 2026.
Abdi menjelaskan, BEM UBK memberi tenggat waktu 5 x 24 jam hingga 19 Juni 2026 kepada pemerintah untuk merealisasikan aspirasi.
Jika tidak ada tindak lanjut, mahasiswa berencana kembali menggelar aksi demonstrasi. Ia menuturkan, mahasiswa menyampaikan sejumlah poin yang mencakup klaster fiskal dan pendidikan.
Tuntutan Mahasiswa
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah membekukan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka juga meminta audit transparan terhadap kebijakan Deputi Kedaulatan Pangan di wilayah terkait
Selain itu, mahasiswa juga mengusulkan pengalihan hasil efisiensi anggaran untuk subsidi uang kuliah tunggal (UKT). Mereka juga mendorong penggunaan anggaran tersebut untuk mendukung biaya operasional perguruan tinggi guna mewujudkan akses pendidikan yang lebih terjangkau.
“Sub yang kedua, mengalihkan efisiensi anggaran tersebut guna mensubsidi UKT ataupun biaya operasional pendidikan tinggi demi mewujudkan pendidikan terjangkau,” ujar Abdi.
Pada klaster krisis moneter dan energi, mahasiswa mendesak otoritas moneter untuk mengambil langkah intervensi dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Mereka juga meminta pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax, karena berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar menyatakan, Wakil Presiden menghargai aspirasi para mahasiswa. Menurutnya, penyampaian pendapat oleh mahasiswa merupakan bagian dari sistem demokrasi Indonesia. Ia menegaskan, seluruh masukan akan menjadi perhatian pemerintah.
Al Muktabar juga menyampaikan, Gibran akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Tentu, beliau berdua Bapak Wakil Presiden dan Bapak Presiden tentu punya mekanisme kerja yang akan disampaikan dalam kesempatan-kesempatan tertentu sesuai waktu yang tersedia,” ujarnya. (*)
