Sumbawa Besar (NTBSatu) – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa mendorong optimalisasi dukungan anggaran pemerintah pusat untuk menunjang pembangunan daerah. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan pembiayaan pembangunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala BKAD Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin, S.E., M.Ec.Dev., mengatakan pemerintah daerah perlu menyelaraskan program APBD dengan berbagai program pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah pusat memiliki sejumlah program yang dapat mendukung kebutuhan pembangunan Kabupaten Sumbawa. Di antaranya revitalisasi sekolah, perbaikan infrastruktur jalan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, serta dukungan anggaran untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
“Realisasi program tidak hanya kita ukur dari berapa besar uang yang dikeluarkan melalui APBD. Kita juga melakukan koordinasi dengan program-program pemerintah pusat yang masuk ke daerah, sehingga tidak semuanya harus dibebankan kepada APBD,” tegasnya, Jumat, 6 November 2026.
Kaharuddin menjelaskan, koordinasi antarpemerintah menjadi salah satu langkah penting untuk mengoptimalkan sumber pendanaan. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan dukungan pusat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tanpa membebani kemampuan fiskal daerah.
BKAD Sumbawa Sesuaikan Anggaran dengan Kebutuhan Program
Selain mengoptimalkan bantuan pemerintah pusat, BKAD juga mengarahkan setiap OPD menyusun kebutuhan anggaran berdasarkan prioritas pembangunan. Setiap OPD memiliki pagu anggaran, tetapi pelaksanaan program tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, BKAD mendorong penajaman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 agar setiap alokasi anggaran mendukung target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Setiap program sudah memiliki pagu anggaran. Melalui penajaman ini, kita ingin memastikan program berjalan sesuai perencanaan. Artinya, anggaran yang tersedia harus optimal agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menegaskan, penajaman program tidak selalu membutuhkan tambahan pagu anggaran. Pemerintah daerah justru perlu mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan memperhitungkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
Melalui strategi tersebut, BKAD Sumbawa berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan untuk mendukung pembangunan. Dengan demikian, pelaksanaan program tetap berjalan sesuai kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.(*)
