Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB berhasil menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga menyentuh angka 3,03 persen. Pertumbuhan ekonomi yang melesat 7,39 persen (year-on-year/y-on-y) pada Triwulan III-2026 membawa dampak positif bagi sektor ketenagakerjaan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin, menjelaskan bahwa penurunan angka pengangguran ini berjalan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di NTB.
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2026, BPS mencatat jumlah angkatan kerja di NTB mencapai 3,24 juta orang.
Angka ini menunjukkan kenaikan sebanyak 40,15 ribu orang jika membandingkannya dengan periode yang sama pada Agustus 2025.
“Kami mencatat penduduk yang bekerja mencapai 3,15 juta orang, bertambah 39,76 ribu orang dalam setahun. Pada saat yang sama, TPT turun menjadi 3,03 persen, atau berkurang 0,03 poin persentase bulan Agustus 2025,” ujar Wahyudin, Jumat 6 November 2026.
Selain itu, Wahyudin menambahkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar dalam menyerap tenaga kerja.
Sektor ini menampung 1,07 juta orang atau sekitar 34,06 persen dari total penduduk yang bekerja di NTB.
Meskipun sektor pertanian mendominasi, sektor-sektor produktif lainnya juga menunjukkan tren penyerapan tenaga kerja yang tumbuh signifikan.
Ia menyebut, sektor pertambangan, industri pengolahan, serta akomodasi dan penyediaan makan minum turut mendongkrak angka penyerapan tersebut.
Optimalisasi Operasional Industri
Peningkatan serapan tenaga kerja di sektor-sektor produktif ini terjadi karena keberhasilan optimalisasi operasional smelter serta berlanjutnya siklus produksi tambang konsentrat tembaga di wilayah NTB.
Di samping mendorong penyerapan jumlah pekerja, perkembangan ekonomi ini juga memperbaiki kualitas pekerjaan di NTB.
Wahyudin menyebutkan bahwa sektor formal kini menyerap 1,00 juta orang atau 31,94 persen dari total penduduk bekerja, meningkat 0,36 poin persentase dari pada tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, Wahyudin menekankan bahwa keberhasilan menekan TPT dan memperbaiki indikator ketenagakerjaan ini menjadi modal penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah.
“Kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata bergantung pada seberapa tinggi ekonomi tumbuh, melainkan seberapa besar pertumbuhan itu mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat NTB,” pungkasnya.
Warga NTB Memilih Bekerja ke Luar Negeri
Tren penurunan pengangguran secara makro, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB justru mengungkap persoalan mendasar mengenai lapangan kerja NTB.
Pemprov NTB mencatat hampir 22.000 warga NTB memilih bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sebagian besar dari mereka merupakan kalangan Generasi Z (kelahiran 1997–2012) yang menjadikan Malaysia sebagai negara tujuan utama.
Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqan, menegaskan bahwa masalah ini tidak semata-mata bersumber dari minimnya ketersediaan lapangan kerja di dalam daerah.
“Pasar kerja di NTB sebenarnya selalu menyediakan peluang yang tidak terbatas. Namun, hasil workshop menunjukkan bahwa kompetensi para lulusan belum sesuai dengan kebutuhan dunia industri,” ujar Aidy, Selasa 27 Oktober 2026.
Menurut Aidy, ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi dari lembaga pendidikan dan keahlian yang mereka cari oleh dunia usaha memicu belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal.
Ia menyebut, akibat hambatan ini, banyak tenaga kerja muda memilih hijrah ke luar negeri demi memperoleh penghidupan yang lebih sesuai.
Solusi Pembangunan yang Berkualitas
Pemprov NTB kini tidak lagi hanya berfokus pada upaya menjaga angka pertumbuhan ekonomi dan menekan statistik pengangguran semata.
Wahyudin kembali mengingatkan bahwa seluruh pihak harus mengarahkan pembangunan pada pemerataan kualitas hidup masyarakat.
“Kami menekankan pentingnya mengukur keberhasilan pembangunan dari sejauh mana pertumbuhan ekonomi tersebut meningkatkan kualitas hidup warga,” tambahnya.
Sebagai langkah nyata, BPS, Disnakertrans memperkuat sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah mendorong revitalisasi pelatihan vokasi dan penyesuaian kurikulum sekolah dengan kebutuhan industri lokal.
Langkah ini menjadi kunci penting agar Gen Z dan tenaga kerja NTB memiliki daya saing tinggi tanpa harus meninggalkan tanah kelahiran mereka. (*)
