Lobar Perkuat Intervensi Gizi, Bappeda NTB Dorong Penanganan Stunting dari 1.000 Hari Pertama Kehidupan
Mataram (NTBSatu) – Penguatan kesehatan ibu dan anak menjadi bagian penting dalam strategi penanganan stunting di Nusa Tenggara Barat. Bappeda NTB mendukung intervensi sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui penganggaran lintas sektor.
Salah satu gambaran pelaksanaan intervensi gizi terlihat di Lombok Barat. Pemkab Lobar menjalankan program INSTING SUPER (Intervensi Stunting dengan Susu Pertumbuhan) melalui pemberian susu pertumbuhan bagi balita sasaran.
Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, menegaskan pentingnya pemenuhan gizi pada masa pertumbuhan anak.
“Kita memberikan susu khusus ini untuk menyelamatkan perkembangan otak. Anak-anak harus mendapatkan asupan dan perhatian yang cukup sejak dini,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erny Suryana, memaparkan hasil evaluasi program selama tiga bulan. Rata-rata kenaikan berat badan balita penerima intervensi mencapai 0,9128 kilogram.
Capaian tersebut melampaui standar kenaikan berat badan sebesar 720 gram. Sementara rata-rata kenaikan tinggi badan mencapai 2,7018 sentimeter, melebihi standar 2,4 sentimeter.
Erny mengatakan hasil tersebut menjadi gambaran positif perkembangan balita. Namun, tenaga kesehatan tetap perlu memantau setiap anak secara berkala.
“Setiap anak memiliki perkembangan dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, kami harus terus memantau agar penanganannya sesuai kondisi masing-masing,” ujarnya.
Intervensi Berbagai Sektor
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan, anggaran penanganan stunting mencakup intervensi spesifik dan sensitif yang melibatkan berbagai sektor.
Intervensi spesifik mencakup program kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, imunisasi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga pengasuhan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menggelontorkan Rp252,23 miliar melalui APBD 2026 untuk mendukung berbagai program penanganan dan pencegahan stunting.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, anggaran tersebut berasal dari tagging anggaran khusus stunting yang tersebar pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jumlah anggaran stunting berdasarkan tagging APBD 2026 sebesar Rp252.230.572.685,” kata Nelly kepada NTBSatu belum lama ini. (*)
